BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komisi II DPR PDIP Dwi Ria Latifa asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengungkapkan, desakan untuk membentuk Provinsi Batam terpisah dari Provinsi Kepri saat ini makin menguat pasca kebijakan Ex-Offcio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dirangkap Walikota Batam.

Menurut Dwi Ria, aspirasi untuk membentuk Provinsi Batam ini akibat ketidakjelasan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Batam. Jika kebijakan Ex-Officio tetap dilanjutkan dan dipaksakan, bisa jadi tuntutan untuk membentuk Provinsi Batam makin menguat.

"Sudah mulai ada aspirasi yang semakin menguat dari warga batam, kita perlu segera membnetuk provinsi akibat ketidakjelasan pengelolaan Batama, Bagaimana kalau membentuk Provunsi Batam," kata Dwi Ria Latifa Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan (BPN) Sofyan Djalil dan Deputi Perekonomian Sekretaris Kabinet Satya Bakti memabahas secara khusus Ex-Officio Kepala BP Batam di Gedung DPR/MPR, Kamis (25/1/2019).

Menurut Dwi Ria, apakah pemerintah terutama Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan (DK) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam memperhitungkan dampak dari kebijakan Ex-Officio Kepala BP yang dirangkap Walikota Batam ini.

• Baca: Komisi II DPR Desak Pemerintah Terbitkan PP yang Mengatur Kewenangan Pemko dan BP Batam

Saat ini, kegaduhan yang terjadi tidak hanya di bidang investasi saja, tapi juga di masyarakat karena BP Batam akan dipimpin oleh orang partai tertentu dan orang per orang yang ingin memperkuat kekuasaan di wilayah itu. .

"Batam, apa ini yang kita mau, hanya karena bisnis tertentu, golongan tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi mengambil kekuasaan. Jangan berikan jabatan Kepala BP Batam kepada orang partai, Batam jadi gaduh dan investasi bergolak," kata Dwi Ria Latifa.

"Jangan sampai kebijakan ini karena kepentingan bisnis tertentu atau kepentingan seorang karena ingin mengambil kekuasaan secara utuh dengan melanggar undang-undang," katanya lagi.

Ia pun membuktikan ucapannya, jika investasi Batam memang benar-benar bergolak. Dwi Ria lantas menceritakan, bahwa suaminya Helmy Fauzy membawa investor dari Mesir untuk menanamkan investasinya di Batam.

Namun, sepekan setelah kebijakan Ex-Offcio Kepala Batam, investor Mesir tersebut, akhirnya membatalkan investasinya di Batam karena dianggap investasi di Batam tidak aman, padahal sudah dicapai kesepakatan.

"Inilah saya yang mau ceritakan, investasi bergejolak karena Ex-Offico. Investor dari Mesir langsung membatalkan tahu ada kebijakan Ex-Officio, padahal sudah ada kesepakatan mereka akan menanamkan investasinya di Batam. Itu sepekan setelah kebijakan itu ada, jadi Kepri ini terus bemasalah terus menerus," kata politisi PDIP ini.

Editor: Surya