JAKARTA, batamtoday-Baru diangkat sebagai ketua F-PDIP DPR menggantikan Tjahjo Kumolo, Puan Maharani langsung melakukan gebrakan menolak kebijakan pemerintah terkait kebijakan konversi dan pembatasan BBM bersubdisi jenis premium yang mulai berlaku pada 1 April 2012. 

Puan mengatakan bahwa saat ini fraksinya sudah memiliki analisa hasil kajian tentang kebijakan pembatasan konsumsi BBM atau menaikkan harga BBM. Upaya pemerintah memaksakan pembatasan BBM dan melakukan konversi energi ke gas itu, kata Puan, ternyata tidak diiringi dengan persiapan infrastruktur pendukungnya.

"Misalnya saja bagaimana konversi itu akan dilakukan, apakah stasiun pengisian bahan bakar gas untuk masyarakat juga sudah banyak tersedia dan lain sebagainya," kata di Jakarta, Selasa (24/1/2012).

Menurut Puan, dalam melakukan kajian pembatasan konsumsi BBM F-PDIP melibatkan Universitas Gajah Mada. Selain melakukan analisa, F-PDIP dan UGM melakukan survei apa dampak positif dan negatifnya bagi rakyat. Dari hasil analisa dan survei itu, dengan jelas tergambar adanya pemaksaan tanpa didukung infraktruktur dan realisasi yang jelas.

"Kalau pembatasan BBM itu diberlakukan 1 April 2012, tentu kita akan tolak," katanya. 

Puan menilai masih ada ketidakjelasan terkait distribusi BBM yang masih disubsidi, untuk siapa saja dan bagaimana pengawasan dilakukan secara konsisten. "Jadi sebenarnya masih banyak permasalahan yang belum terjawab oleh pemerintah sehingga memaksakan kebijakan yang belum matang itu dalam waktu dekat ini justru berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan baru. Semua belum siap dan kalau tetap dipaksakan, kami akan tegas menolaknya," katanya.