TANJUNGPINANG, batamtoday - Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Herry Yana Sutisna mengatakan hendaknya pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan pejabat Kepri, jangan hanya sebatas acara seremonial. Namun hendaknya, dapat dilaksanakan dan diimplementasiakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Provinsi Kepri, serta menekan angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal itu dikatakan, Herry Yana Sutisna saat menyaksikan penyerahaan DPA-APBD 2012 Provinsi Kepri, yang dilakukan Gubernur Provinsi Kepri kepada seluruh SKPD di Aula Kantor Gubenur Provinsi Kepri, Jumat,(13/1/2012).     

“Penandatanganan Pakta Integritas ini, merupakan tindak lanjut dari pertemuan gubernur se-Indonesia dengan Presiden RI, September lalu. Dan saya memberikan apresiasi tinggi atas respon cepat Provinsi Kepri yang menjadikan provinsi ini menjadi provinsi pertama yang menandatangani pakta integritas,” kata Herry.

Penandatangan pakta integritas ini sendiri, tambah Sutisna, merupakan sandingan terhadap opini wajar tanpa pengecualiaan audit BPK yang dilakukan beberapa waktu lalu. Untuk itu, Kementerian PAN berharap Kepri dapat mempertahankan prestasi cemerlang tersebut.

“Dokumen yang baru ditandatangani tadi merupakan pernyataan janji pribadi untuk menjalankan tugas, fungsi dan kesanggupan tidak melakukan korupsi,kolusi nepotisme. Kami berharap pakta integritas dapat menekan angka korupsi Nasional yang," ujarnya.