BATAM, batamtoday - Entah untuk meredam panasnya suasana rapat, ada kepentingan tertentu atau hal-hal lain, untuk pertama kalinya Surya Sardi, Ketua DPRD Kota Batam menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar komisi, yakni oleh Komisi III terkait dengan Kontrak Pengelolaan Sampah.

Surya Sardi datang bersama dengan Ruslan Kasbulatov, Wakil Ketua I DPRD Batam, di tengah berlangsungnya RDP pada hari ini, Senin (9/1/2012).

Setelah sekitar satu jam rapat berlangsung, Surya Sardi memasuki ruang rapat Komisi III sambil tersenyum dan langsung duduk bersebelahan dengan Ketua Komisi III Jahuin Hutajulu yang memimpin rapat.

"Kami turun ke sini karena ada SMS dari Pak Irwansyah (Anggota Komisi III)," dalihnya beberapa saat setelah masuk ruang rapat dan diberikan kesempatan berbicara.

Sebelumnya, Wakil Ketua III DPRD Aris Hardi Halim juga sudah mengikuti RDP sejak awal.

Sedangkan Ruslan Kasbulatov mengatakan alasannya hadir di RDP tersebut adalah karena ikut berkepentingan membahasnya walaupun mengaku tidak mendapat SMS serupa dari Irwansyah.

"Saya punya kepentingan dengan RDP ini. Sudah tiga minggu sampah di lingkungan saya tidak diangkut," ujar dia.

Seperti diketahui, RDP antara Komisi III DPRD Batam dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) berlangsung panas.

Para anggota Komisi III mengungkapkan kejengkelan melalui pertanyaan-pertanyaan beruntun diserta tudingan negatif kepada sejumlah pejabat DKP yang hadir karena tidak dapat menjelaskan alasan yang logis dan dasar hukum yang kuat mengapa kontrak pengelolaan sampah senilai Rp6,7 miliar dilakukan dengan penunjukan langsung.

Hingga rapat berakhir, tidak diketahui jelas mengapa unsur-unsur pimpinan dewan khususnya Ketua DPRD Surya Sardi sampai-sampai menyempatkan diri hadir di RDP.

Yang pasti, dari penelusuran batamtoday, ini baru kali pertama Surya Sardi menghadiri RDP selama memimpin DPRD Batam periode ini.

Dan saat diberikan kesempatan berbicara, Surya Sardi pun terkesan 'membela' DKP.

"Secara time, langkah DKP sudah tepat. Tidak selamanya DPRD bersebrangan dengan Pemko. Yang dilakukan DKP sudah benar," ujarnya.