Belum Dianggarkan di APBN 2012

TANJUNGPINANG, batamtoday - Kendati sejumlah kalangan hingga saat ini masih mempertanyakan puluhan miliar rupiah aliran dana APBD Provinsi Kepri ke Universitas Maritim Raja Alih Haji (UMRAH), peresmian UMRAH menjadi Perguruan Tinggi Negeri, ternyata tidak serta merta lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah dari segi pendanaan.

Pjs Rektor PTN-UMRAH Prof. Maswardi M Amin mengatakan untuk dana DIPA PTN-UMRAH 2012 pihaknya sendiri belum mengetahui karena sampai saat ini belum ada pengajuan dari UMRAH ke Kementerian Pendidikan hingga untuk menunjang operasional pendidikan di UMRAH pihaknya masih mengharapkan kucuran dana dari APBD.

"Karena kita belum mengajukan DIPA tahun 2012 ini, dana hibah yang kami ajukan kemarin Rp3 miliar," ujar Maswardi.

Atas minimnya dana ini, Maswardi menyatakan pihaknya harus berhemat dan mengoptimalkan SPP dari 6.200 lebih mahasiswa UMRAH, menunggu PTN-UMRAH memperoleh dana DIPA dari APBN.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI M. Nuh mengatakan untuk 2012 mendatang, APBN baru hanya mampu mendanai biaya opersional UMRAH yang dialokasikan melalui DIPA-APBN 2012.

Dan sebagai tugas utama dari Pjs.Rektor UMRAH sebagaimana dikatakan M. Nuh adalah mempersiapkan penataan organisasi dan tata laksana UMRAH sebagaimana peraturan Kementerian Pendidikan.

"Jadi begitu diresmikan menjadi Perguruan Tinggi Negeri, langkah berikutnya penataan organisasi, yang disesuaikan dengan struktur yang ada di peraturan Kementerian serta tata laksana. Selain itu, rektor yang kami tunjuk sebagai Pjs, juga harus mempersiapkan konversi kepegawaian Yayasan Pendidikan Kepri sebelumnya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pemerintah," katanya pada wartawan usai meresmikan penegerian UMRAH di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (26/12/2011).

Selain melakukan konversi dengan persyaratan yang telah ditentukan, menteri juga mengatakan diberikannya kesempatan pada UMRAH dalam melakukan rekrutment dosen baru sesuai dengan persyaratan dan minimal S2. Selain itu, rektor UMRAH juga harus, menyiapkan rencana induk pengembangan, agar dana DIPA setiap tahunya dapat disiapkan sesuai dengan status dan jumlah mahasiswanya.

"DIPA untuk PTN-PTN baru tahun 2012 sudah disiapkan, begitu dinegerikan, pemerintah juga commited, dan sudah dianggarkan, namun pendanaanya dialokasikan belum 100 persen," ujarnya.

Hingga saat ini, kata M. Nuh, masih ada 10 usulan perguruan tinggi yang akan dinegerikan. Namun demikian, pengkajiannya akan diseleksi sesuai dengan prosedur yang ada. Di Indonesia sendiri saat ini jumlah perguruan tinggi swasta lebih banyak dibanding perguruan tinggi negeri yang hanya 90 perguruan tinggi sementara perguruaan tinggi swasta hampir 3.000 an.

"Namun demikian tidak apa-apa, tetapi kita mengharapkan, PTN ini ada di setiap provinsi-provinsi yang strategis," kata M. Nuh.