BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Paket kegiatan kajian kuota transportasi online telah masuk dalam Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Biro Pelayanan Pengadaan, Misbardi, mengungkapkan paket kegiatan yang berjudul "kajian kuota transportasi darat" ini sudah masuk ULP sejak Januari lalu.

Namun, masih adanya kekurangan kelengkapan dokumen yang mengharuskan paket kegiatan tersebut belum diupload ke website Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Dishub sudah memasukkan dokumen lelang pekerjaan itu, namun ada dokumen yang belum lengkap, sehingga diminta untuk dilengkapi terlebih dulu," katanya, Jumat (9/2/2018).

Oleh karena itu, lanjut Misbardi, saat ini Pokja sedang berkoordinasi dengan Dishub Kepri untuk melengkapi data yang belum lengkap tersebut.

"Kita harapkan Dishub segera melenglapi persyaratan itu, sehingga akan segara tayang di ULP dan akan segera ada pemenangnya dan dapat direalisasikan terkait kuota taksi ini," ujarnya.

Ia menambahkan, untuk anggaran lelang survei dan kajian kuota taksi ini, sesuai data yang diserahkan Dishub Kepri sebesar kurang lebih Rp400 juta.

"Apabila sudah lengkap dokumen dari PPK dan Pokja, paling lambat tiga atau empat hari sudah bisa tayang di ULP," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Jamhur Ismail, mengatakan untuk kekurangan dukumen pelelangan survei dan kajian kuota taksi akan segera dilengkapi dalam waktu dekat.

"Saya memang belum mendapatkan laporan dari bawah terkait adanya kekurangan dokumen tersebut. Namun akan segera dilengkapi," katanya.

Dia mengharapkan, pelelangan ini akan segara selesai dan nantinya akan ada pemenangnya dan bisa langsung bekerja. Mudah-mudahan prosesnya akan berjalan lancar dan sukses.

"Kita sangat konsen terkait ini, sebab ini menjadi perhatian dan ditunggu masyarakat. Saya juga meminta agar semua pihak dalam hal ini pelaku usaha taksi konvensional dan online untuk bersabar menunggu hasil kajian dan survei ini," harapnya.

Editor: Udin