LINGGA, batamtoday - Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran prihatin terhadap lebih dari 8 juta pengangguran di Indonesia pada tahun 2011. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa  jumlah penganggur terbuka di Indonesia hingga kini mencapai 8,32 juta orang atau 7,14 persen dari 116,53 juta orang angkatan kerja.

Herlini mengatakan dalam menyelesaikan masalah ini Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus bergandengan tangan dengan Kementerian Pendidikan, bagaimana kemudian dalam proses pendidikan yang dijalankan mampu mengakomodir materi-materi yang mengarahkan kepada persiapan mental dan kompetensi dalam menciptakan lapangan kerja dan siap kerja.

"Jangan sampai terjadi seperti selama ini, perguruan tinggi atau SMK hanya mampu melahirkan lulusan pencari kerja, bukan pembuka lapangan pekerjaan," kata Herlini.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini berharap, pemerintah harus bekerjasama dalam menyelesaikan masalah ini, dengan mencari pokok permasalahannya, seperti masalah yang ditimbulkan oleh beberapa program pendidikan tidak terkait dan cocok dengan dunia usaha dan pasar kerja. Selain itu, bertambahnya kelulusan namun miskin lapangan pekerjaan harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk saling bersinergi dalam menyelesaikan pokok masalahnya, demikian juga dengan kementerian yang lainnya. 

Herlini menyebutkan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah antara lain mengubah paradigma masyarakat untuk tidak bergantung sebagai pencari kerja, khususnya pada lulusan universitas. 

"Mereka harus dididik untuk membuka lapangan pekerjaan dan berani untuk berwirausha, membuat konsep pendidikan yang mengarah pada  penciptaan tenaga kerja serta menciptakan masyarakat yang siap untuk masuk dunia kerja dan bukan sekedar menguasai teori,” tambah Herlini.

Herlini Amran menambahkan, bentuk kesungguhan dari pemerintah, perlu diberikan subsidi untuk setiap aktivitas yang berbasis unit usaha masyarakat, sebagaimana yang dilakukan juga di beberapa negara seperti China.

"Karena selama ini saya menemukan, masyarakat banyak yang siap bekerja dan membuat pekerjaan namun terkendala dengan modal, dan yang lebih penting, pemerintah jangan melakukan yang sebaliknya menjadikan unit masyarakat sebagai sumber pungutan liar, ini sangat memalukan,” pungkas Herlini.