Terima Kunjungan Komisi VI DPR-RI

Nurdin Sebut Batam Dikelola Pemko Saja

BATAMTODAY.COM, Batam - Gubernur Provinsi Kepri mengharapkan, pengelolaan Batam diserahkan sepenuhnya pada Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Sehingga tidak ada lagi dualisme kewenangan. 

"Dualisme kewenagan antara Pemko Batam dengan BP Batam harus segera diselesaikan. Jangan ada lagi dualisme kewenangan di Batam. Karena berlarutnya dualisme ini, mengakibatkan banyak dampak bagi pembangunan Batam. Terutama permasalahan investasi," kata Nurdin saat menerima kunjungan
spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kepri di Kantor Walikota Batam, Kamis (20/4/2017).

Gubernur menyebutkan, selama tiga tahun terakhir, permasalahan investasi di Batam cukup memprihatinkan. Pertumbuhan ekonomi melambat. Dari 2014 pertumbuhan ekonomi 7,38 persen, turun di 2015 menjadi hanya 6,75 dan kembali terpuruk di 2016 menjadi hanya 4,13 persen.

"Nilai ekspor juga terus menurun. Padahal seyogianya yang pas untuk mengelola memang mereka yang paham dan mengerti betul akan Batam. Sehingga nantinya bisa benar-benar memajukan Batam. Tentunya sah secara hukum," kata Nurdin.

Nurdin berharap, Komisi VI DPR RI bisa segera membantu memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat agar pengelolaan Batam dilakukan satu lembaga saja, yakni Pemerintah Kota Batam.

Sementara itu, pimpinan rombongan Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno, menjelaskan bahwa kehadiran mereka memang dalam rangka bagian yang bisa mengurai persoalan. Karena semua sama-sama tahu kalau Batam sampai hari ini masih menghadapi permasalahan dualisme kewenangan.

Diakui Teguh, Batam dengan menyandang status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  (KPBBP) memang dihadapkan pada persoalan yang berlarut-larut yakni adanya dualisme kewenagan.

"Ini yang kami ingin turut serta mencari solusi. Agar persoalan dualisme kewenagan Batam segera ada solusi," jelas Teguh Juwarno.

Anggota DPRD Kepri, Taba Iskandar, menyebutkan beberapa permasalahan yang sangat krusial dan harus segera dicarikan solusi. Agar Batam tidak terus menerus dalam kelesuan ekonomi.

"Pertama, masalah pengelolaan lahan. Karena ini sangat penting dan begitu terkait dengan banyak sekali kepentingan. Dengan kata lain, lahan ini menguasai hajat hidup orang banyak," jelas Taba Iskandar.

Editor: Udin

---