Produsen Global Desak Uni Eropa Revisi Regulasi Deforestasi, Sistem Kategorisasi Dinilai Diskriminatif

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kelompok 18 negara produsen komoditas global menyampaikan Surat Bersama kepada pimpinan Uni Eropa pada 29 Oktober terkait kebijakan terbaru dari Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR).

Negara-negara yang turut menandatangani surat ini termasuk Argentina, Bolivia, Brasil, Kolombia, Pantai Gading, Republik Dominika, Ekuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Malaysia, Meksiko, Namibia, Nigeria, Paraguay, Peru, dan Thailand. Kelompok negara produsen tersebut menyambut baik proposal terbaru dari Komisi Eropa untuk menunda implementasi regulasi EUDR.

Meskipun melihat ini sebagai langkah awal yang positif, surat itu tetap menyoroti sejumlah kekhawatiran yang belum sepenuhnya terjawab oleh dokumen tambahan yang diterbitkan Komisi Eropa baru-baru ini. Mereka mendesak Uni Eropa untuk menyelesaikan isu-isu utama yang timbul dari pendekatan regulasi ini.

Surat tersebut mengkritisi sistem kategorisasi (benchmarking) dalam EUDR yang dianggap diskriminatif dan tidak relevan. Persyaratan yang bervariasi untuk setiap negara dinilai menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan, terutama bagi negara-negara dengan tutupan hutan tinggi yang berkomitmen pada produksi berkelanjutan dan bebas deforestasi.

"Kelompok produsen ini khawatir regulasi EUDR dapat mengalihkan perdagangan dan menghambat pembangunan berkelanjutan di negara-negara mereka," tulis Kemlu, dalam laman resminya, Rabu (6/11/2024).

Negara-negara tersebut juga menyoroti ketidakakuratan pada Global Map Forest Cover 2020 serta mengkritik pendekatan seragam EUDR yang dianggap mengabaikan keragaman rantai pasokan dan tantangan unik yang dihadapi oleh petani kecil di negara-negara produsen. Selain itu, meskipun UE menawarkan kerja sama teknis, negara-negara produsen menilai dukungan ini masih belum mencukupi untuk menghadapi tantangan besar yang dihadapi petani kecil.

Atas dasar ini, kelompok produsen menyerukan agar Uni Eropa meninggalkan sistem kategorisasi yang dinilai kontraproduktif terhadap tujuan lingkungan dan pembangunan bersama. Mereka menilai bahwa pendekatan yang terlalu seragam akan menghambat dukungan terhadap prioritas pembangunan berkelanjutan di berbagai negara. Para negara penandatangan menekankan pentingnya kerja sama dengan UE untuk mengembangkan EUDR yang lebih inklusif, sehingga dapat menyeimbangkan kebutuhan lingkungan dan realitas ekonomi di negara-negara produsen.

Dalam Surat Bersama ini, negara-negara produsen menegaskan kembali komitmen mereka terhadap keberlanjutan global dan mendesak UE untuk berkolaborasi dalam memastikan bahwa EUDR sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang adil bagi semua pihak.

Editor: Gokli

---