RDP Pansus Ranperda Pajak Kota Batam Ancam Tutup Gelper

BATAMTODAY.COM, Batam - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Ranperda Pajak dan Retribusi dengan pengusaha Gelper di Batam yang digelar di ruang serbaguna DPRD Kota Batam, Jumat (31/12/2021), membahas berbagai potensi pemasukan pajak daerah, termasuk dari gelanggang permainan (gelper).

Dalam RDP yang dipimpin Ides Madri dari Partai Gerindra itu juga dihadiri Ketua APGEMA (Asosiasi Pengusaha Game Elektronik Anak-anak dan Keluarga) Kota Batam, Jhony Pakun dan sekretarisnya serta dua orang anggota.

 

Anggota Pansus Ranperda Pajak dan Retribusi dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rudi menyampaikan kekecewaannya dalam forum tersebut. Pasalnya, para pengusaha gelper sudah beberapa kali diundang RDP, namun hanya sebagian kecil yang hadir.

"Bila pengusaha gelper ini sudah tidak kompak, sekian banyak yang diundang, namun hanya sebagian kecil yang datang, kalau seperti ini terus, kita akan buat rekomendasi gelper ini ditutup saja," ujar Muhammad Rudi.

Dari 21 gelper yang memiliki izin dan masih beroperasi saat ini, hanya 11 yang hadir, itu pun diwakili oleh Ketua APGEMA Batam Jhony Pakun dan sekretarisnya.

Sementara yang 10 gelanggang permainan lainnya tidak ada yang hadir atau pun yang mewakili. "Saya mewakili 11 pengusaha gelanggang permainan untuk hadir dalam RDP ini, yang 10 lainnya kami tidak tahu," ungkap Jhony Pakun.

Lebih lanjut Muhammad Rudi mengatakan, gelper yang berkedok permainan elektronik anak ini sudah dipastikan 100 persen judi. Ini menjadi polemik di masyarakat, apalagi tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. Biarpun dalam konteks SOP-nya 60 persen permainan anak 40 persen permainan dewasa. Kenyataannya, hanya orang dewasa yang bermain di gelper itu.

"Permainan ini 100 persen judi hanya berkedok permainan anak, ini sebuah polemik, seperti yang disampaikan oleh anggota pansus dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Safari Ramadhan, sudah banyak keluarga yang berantakan akibat gelper ini," tegas Muhammad Rudi.

Sebelumnya anggota Pansus Ranperda Pajak dan Retribusi dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Safari Ramadhan mengatakan, banyak polemik yang terjadi di masyarakat terkait gelper ini menjadi dilema bagi kami sebagai partai yang agamis dan nasionalis.

Di satu sisi kami harus meningkatkan (PAD), di sisi lain kami juga harus menjelaskan ke masyarakat konstituen kami mengenai keberadaan gelper yang notabenenya judi. Efeknya sangat berpengaruh di masyarakat, sudah banyak keluarga yang ribut bahkan terjadi perceraian akibat gelper ini.

"Kami sebagai partai yang agamis dan nasionalis, ada satu dilema untuk menjelaskan ke masyarakat konstituen kami, karena sudah banyak keluarga yang ribut bahkan terjadi perceraian akibat gelper ini," ungkap Safari Ramadhan.

Sementara itu, Pimpinan (RDP) Ides Madri menanggapi, setelah mendengarkan masukan baik dari pengusaha gelper maupun anggota pansus. Namun Ides Madri menegaskan, dalam RDP kali ini membahas masalah naik atau turunnya pajak gelper, bukan masalah buka atau tutupnya tempat tersebut.

Kalau masalah buka atau tutup nanti di kesempatan lain bisa dibahas di Komisi I. Di sisi lain juga melihat adanya beberapa masyarakat yang menggantungkan penghasilannya sebagai karyawan di tempat tersebut.

Akhirnya, pimpinan rapat memberikan waktu kepada para pengusaha gelper untuk berkomunikasi lagi dengan pengusaha yang lain, yang tidak hadir. Kemudian, akan dijadwalkan kembali RDP selanjutnya.

"Kali ini kita membahas naik atau turunnya pajak gelanggang permainan, bukan masalah buka atau tutup, di sana juga banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya sebagai karyawan, kita berikan kesempatan bagi pengusaha untuk berkomunikasi lagi dengan yang lain dan kita akan jadwalkan RDP selanjutnya," pungkas Ides Madri.

Editor: Dardani

---