Defisit Hingga Rp 778 Miliar, Pemprov Kepri Pangkas Biaya Modal dan Kegiatan
Oleh : Charles Sitompul
Selasa | 01-09-2015 | 16:42 WIB
Naharuddin.jpg
Kepala Bappeda Kepri Naharudin.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Adanya defisit hingga Rp 778 miliar, APBD Perubahan 2015 Provinsi Kepri diproyeksi hanya tinggal Rp 2,9 triliun. Angka ini jauh berkurang dari Rp 3,6 triliun dari sebelumnya dalam APBD 2015 murni. 

Kepala Bappeda Kepri Naharudin mengatakan pemotongan biaya modal dan kegiatan dari APBD 2015 Murni itu, tidak bisa dihindari disebabkan adanya defisit dan rasionalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Provinsi Kepri dari pusat sangat jauh berkurang. 

"Atas defisit dan adanya pengurangan penerimaan DBH Kepri dari Pusat, rasionalisasi anggaran dalam APBD Perubahan 2015 ini tidak bisa dihindari, dan sejumlah kegiatan pembangunan, dan khususnya dalam pembangunan fisik banyak yang ditunda dan dipindahkan ke kegiatan APBD 2016," kata Naharudin usai mengikuti Pembahasan Pra Perubahaan APBD 2015 Kepri, dengan Anggota Banggar DPRD, Senin (31/8/2015). 

Secara umum, tambah dia, efesiensi akan dilakukan sebesar Rp 778 miliar alokasi anggaran dari total APBD Murni sebelum Rp 3,6 triliun sehingga besaran APBD-P diproyeksi tinggal hanya Rp 2,9 triliun. 

Kendati ada pengurangan dan pemindahaan kegiatan dari biaya modal, tetapi untuk proyek multiyears di APBDP 2015 akan tetap dijalankan, demikian juga sejumlah progran skala prioritas Pemerintah disektor kesehatan, pendidikan, perikanan, perhubungan dan pengentasan kemiskinan atau kegiatan khusus menyentuh kepentingan masyarakat akan terus dilaksanakan. 

Selain itu, belanja rutin dan operasional SKPD, seperti gaji, tunjangan, serta insentif PNS, dikatakan akan tetap dianggarkan selama 12 bulan. Tetapi sejumlah kegiatan yang tidak termasuk dalam program skala prioritas pemerintah akan dipotong dan dirasionalisasi. 

Ditanya mengenai besaran persentase pemotongan dan rasionalisasi jumlah biaya operasional dan modal dalam APBD-P yang sedang dibahas, Nahar mengaku belum dapat menyebutkan secara rinci.

"Secara keseluruhan, kami belum dapat jelaskan secara detail, mungkin setelah pelaksanaan pembahasan lah selesai dilakukan. Saat ini, kami sedang melakukan, Pra Pembahasan Perubahan APBD itu dengan Tim Banggar DPRD, dan diharapkan dalam minggu ini akan selesai, dan minggu depan sudah dapat diserahkan KUA-PPAS APBDP 2015 ke DPRD agar disahkan dalam Paripurna dan dilakukan pembahasan," ujarnya. 

‎Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak juga menyatakan, terjadinya defisit penerimaan DBH Pusat untuk Kepri, membuat sejumlah pembangunan di APBD-P harus dirasionalisasi. Jika tidak, kegiatan yang sebelumnya sudah disahkan itu, tidak akan dapat dibayarkan akibat adanya defisit anggaran tersebut. 

"Mau tidak mau atas adanya defisit dan pengurangan DBH dari Pusat ini, rasionalisasi dan penundaan kegiatan terpaksa dilakukan, sehingga sejumlah kegiatan Pembangunan yang sebelumnya dialoksikan di APBD Murni akan ditunda," ujarnya. 

Editor: Dodo