Tanjungpinang

Oleh Rida K Liamsi

"Aku hanya kopi tanpa nama
Yang tumbuh di kaki dunia
Di lereng lereng terjal
Yang becek karena air mata"

(Yoan S Nugraha/Kopi Kaki Lima)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sempena Hari Jadi ke-19 Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Kepri mencanangkan vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil. Secara serentak vaksinasi Covid-19 untuk ibu hamil ini akan digelar pada 25-30 September mendatang. Bagi ibu hamil yang ingin divaksinasi, dapat mendaftar ke Puskesmas terdekat.

"Nanti pencanangan akan langsung diikuti oleh pelayanan vaksinasi di kabupaten dan kota, kecuali Batam. Karena Batam sudah jalan terlebih dahulu," sebut Syaifuddin, Koordinator Bidang KBKR (Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi) pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepri, Selasa (21/9/2021).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri mengatakan bakal segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait penerapan dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dalam setiap bidang kehidupan dan Fasilitas umum yang ada di Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H Lamidi saat rapat koordinasi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di Ruang Rapat Kantor KSP Tanjungpinang, Senin (20/9/2021) kemarin dilansir dari laman Diskominfo Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah pusat meragukan data kasus aktif Covid-19 di kota/kabupaten Provinsi Kepri, karena data tracing dan testing dinilai tak sejalan.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kepri Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Selasa (21/9/2021), mencontohkan Kabupaten Kepulauan Anambas, Natuna dan Kabupaten Lingga, 0 persen melakukan tracing, namun testing di Anambas mencapai 3,24 persen, Lingga 2,80 persen dan Natuna 3,52 persen dilansir dari laman Diskominfo Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad telah menyurati Menteri Perhubungan guna menindaklanjuti permasalahan pengenaan retribusi pelayanan kepelabuhanan oleh pemerintah daerah.

Gubernur menilai hal ini sangat perlu untuk disikapi dan ditanggapi demi kepastian hukum dan penegakan hukum serta menghapus pemahaman kurang baik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan oleh pejabat pemerintahan sebagaimana ketentuan Undang-undang nomor 24 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.