Kepri Memilih

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Lima partai politik (Parpol) pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur HM. Sani-Nurdin Basirun (Sanur) secara resmi mengusulkan dua nama untuk mengisi jabatan wakil gubernur, yang saat ini masih lowong setelah ditinggal Nurdin Basirun yang dilantik menjadi gubernur menggantikan almarhum HM. Sani.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua DPD Demokrat Kepri, Apri Sujadi, mempersilahkan pendukung Sani-Nurdin (Sanur), membongkar dan membeberkan tudingan pemberian mahar calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri ke Partai Demokrat.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pergantian Antar Waktu (PAW) Kader Demokrat, Erianto, di DPRD Kepri, yang terandung kasus korupsi dana Bansos Natuna, ternyata masih menunggu rekomendasi dari DPP Demokrat Pusat. 

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua DPD Demokrat Provinsi Kepri, Apri Sujadi, mempersilahkan Menteri Dalam Negeri melakukan intervensi atas Wakil Gubernur (Wagub) Kepri yang hingga saat ini belum diajukan parpol pengusung melalui Gubernur ke DPRD untuk dipilih. Namun ia meminta hendaknya hal itu harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepertinya sudah habis kesabarannya dan mulai geram dengan sikap partai-partai pengusung almarhum Muhammad Sani-Nurdin Basirun, yang hingga kini belum mengajukan calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri).

BATAMTODAY.COM, Yogyakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta elite politik di tiga provinsi untuk meredam potensi konflik saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar pada tahun depan.

BATAMTODAY.COM, Batam - Lambatnya kinerja pembangunan di Kepri, khususnya pembangunan yang ditopang APBD, sudah seharusnya jabatan Wakil Gubernur yang kosong setelah ditinggal Nurdin Basirun yang dilantik menggantikan almarhum HM. Sani, segera diisi agar roda pemerintahan Provinsi Kepri berjalan sehat.

BATAMODAY.COM, Jakarta - Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 sudah dimulai. Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun mulai melakukan pemetaan terhadap potensi konflik di Pilkada serentak mendatang.