Bertentangan dengan Reformasi, PDIP Tolak Pilkada Dipilih DPRD

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penegasan tersebut disampaikan Hasto dalam kegiatan partai di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/1/2026).

Menurut Hasto, sikap PDIP diambil secara demokratis melalui mekanisme internal partai dengan menyerap aspirasi kader dan rakyat dalam rapat kerja nasional (rakernas).

"Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional," kata Hasto.

Ia menjelaskan, penolakan tersebut berangkat dari pengalaman historis Indonesia pada masa Orde Baru. Pada periode itu, sistem kekuasaan yang terpusat dinilai menutup ruang partisipasi publik dan berujung pada krisis legitimasi kepemimpinan.

Menurut Hasto, kepemimpinan yang tidak lahir dari mandat langsung rakyat berpotensi melahirkan watak otoritarian, penyalahgunaan hukum, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akibat lemahnya kontrol publik.

"Reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD," ujarnya.

Hasto mengakui bahwa pelaksanaan pilkada langsung masih menghadapi berbagai persoalan, seperti praktik politik uang dan persaingan yang tidak sehat. Namun, ia menegaskan, solusi atas persoalan tersebut bukan dengan menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

Ia menambahkan, PDIP berupaya menekan tingginya biaya politik melalui semangat gotong royong serta penerapan aturan internal partai yang ketat.

"Rekomendasi pilkada di PDIP tidak diperjualbelikan. Kader yang terbukti menyalahgunakan kewenangan akan dikenai sanksi tegas hingga pemecatan," tegasnya.

Selain itu, PDIP juga memiliki pertimbangan strategis dalam penempatan kader di wilayah tertentu, seperti daerah lumbung pangan, kawasan perbatasan, hingga wilayah strategis nasional seperti Papua.

Hasto menilai mahalnya biaya politik tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum di berbagai sektor. Oleh karena itu, perbaikan sistem hukum dinilai lebih penting daripada mengubah mekanisme pilkada.

Ia memperingatkan, apabila wacana pilkada melalui DPRD dipaksakan, hal tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan antara kehendak rakyat dan sistem politik yang diterapkan.

"Jika pilkada tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, akan terjadi jarak antara pemimpin dan rakyatnya," pungkasnya.

Editor: Surya

 

---