Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) selama ini memiliki banyak permasalahan dari aspek legal, khususnya di Badan Pengusahaan (BP) Batam.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang diajukan pasangan Soeryo Respationo-Ansar Ahmad (SAH) pada Jumat, 8 Januari 2016.

BATAMTODAY.COM, Batam - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, mengimbau kepada seluruh elemen masyakat di Kota Batam agar lebih meningkatkan kewaspadaannya terhadap ancaman radikal terorisme di wilayah mereka.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ternyata punya alasan tersendiri mengusulkan agar pemerintah menghapus atau membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai Januari 2016.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna, mengatakan PKS memang dikenal sebagai partai yang vokal, baik jika berada dalam pemerrintahan maupun di luar pemerintahan.

BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Akibat banyaknya izin pertambangan yang bermasalah pada pemerintahan terdahulu, membuat Ketua DPD PAN Lingga, Rudi Purwonugroho, yang juga sebagai tim pemenangan Awe-Nizar, akan mendukung Bupati terpilih, membenahi seluruh izin tambang yang bermasalah yang tentunya berimbas terhadap kerugian daerah hingga mencapai milyaran rupiah. Sebab ia menduga, banyak IUP (Izin Usaha Produksi) yang dikeluarkan tanpa prosedur yang benar.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan, bahwa urusan pergantian Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah adalah urusan dan keputusan Presiden PKS, Sohibul Iman. Andai pun tahu siapa yang akan menggantikan Fahri, dirinya tidak berhak menyampaikannya.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Fungsionaris Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa menegaskan, pasca dicabutkan SK untuk DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), maka penyelesain konflik Golkar diselesaikan melalui AD/ART partai karena tidak terbiitkan SK pengesahan pengurus DPP Golkar hasil Munas Bali.