Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menandatangani Peraturan KPU (PKPU) tentang Kampanye Pemilu 2019 pada Kamis (26/7/2018). Dengan diundangkannya PKPU ini, maka pedoman pelaksanaan kampanye dari penyelenggara pemilu sudah resmi berlaku.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis sebanyak 199 mantan terpidana korupsi di 11 provinsi, 93 kabupaten dan 12 kota di Indonesia, mendaftar dan mencalonkan diri sebagai Bakal calon Legislatif (Bacaleg) di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR Pusat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihya Mahendra menilai pengurus partai politik (parpol) tetap bisa mencalonkan diri sebagai senator pada Pileg 2019. Sebab, putusan MK tak berlaku retroaktif atau berlaku surut pada Pemilu 2019, tapi berlaku di Pemilu 2024.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sejak dimulainya masa perbaikan bagi 16 Partai politik untuk memperbaiki dokumen para bacelegnya pada Sabtu (21/7/2018) lalu, hingga saat ini, belum ada satu pun Parpol yang mengembalikan dokumen perbaikan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau.

BATAMATODAY.COM, Bintan - Setelah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan kembali mengumumkannya ke masyarakat, Kamis (26/07/2018).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) yang juga Ketua DPD RI mengungkapkan keinginannya untuk masih tetap bisa menjadi anggota DPD RI dan maju sebagai calon anggota DPD RI di Pemilu 2019. Namun, kader-kader Hanura mengancam mundur dari partai bila OSO memutuskan melepas posisi ketua umum.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik keinginan Wakil (Wapres) Presiden Jusuf Kalla (JK) yang ingin maju lagi sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2019 dengan menjadi pihak terkait gugatan yang uji materi Pasal 169 Huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang diajukan Partai Perindo.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan calon anggota DPD berasal dari pengurus parpol itu dinilai Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bersifat politis. Hanura menuding ada target politik di balik keputusan yang diambil secara cepat itu yang dimainkan pihak-pihak tertentu dengan menggunakan MK.