DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengingatkan, saat ini status pandemi Covid-19 masih berlangsung. Hal tersebut berdasarkan pernyataan badan kesehatan dunia (WHO).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kian meningatnya kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia, sudah cukup menghawatirkan. Menurut Wakil ketua DPD RI Mahyudin, pemerintah harus lebih serius melakukan pencegahan penyebaran penyakit tersebut, bahkan jika perlu ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

BATAMTODAY.COM, Singapura - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mencita-citakan Indonesia masa depan adalah negara yang menjadi Lumbung Pangan Dunia dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif iklim, kesuburan tanah, dan potensi lautnya.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI dari Kelompok DPD RI, Fadel Muhammad menyebut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tidak mengerti tentang pelaksanaan tata tertib DPD RI terkait kewajiban melaporkan kinerja Wakil Ketua MPR RI dari Kelompok DPD RI.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyesalkan pola penanganan terhadap suporter yang turun ke stadion oleh polisi dengan menghajar dan menembaki gas air mata, sehingga terimbas kepada penonton yang ada di tribun.

Akibat kepanikan massal dan dampak dari gas air mata, ratusan orang berdesakan yang ingin keluar dari tribun menjadi korban. Saat siaran pers ini dibuat, terdapat informasi jumlah korban mencapai 129 orang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sejumlah Ketua dan pengurus Partai Politik yang tak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 mengadu ke Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Jumat (16/9/2022).

Mereka berharap DPD RI melakukan advokasi terhadap gabungan partai politik tersebut untuk dapat ikut serta dalam Pemilu 2024.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan (BPN) Hadi Tjahjanto memberantas mafia tanah sampai ke daerah-daerah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menilai perlu adanya perbaikan regulasi perizinan di sektor pertambangan dan kehutanan. Problematika tersebut terjadi karena adanya perubahan pengalihan kewenangan dari daerah ke pusat.