DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Jajaran Civitas Akademika Universitas Madura menitipkan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Aspirasi itu disampaikan saat LaNyalla mengisi Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dengan tema 'Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia di Universitas Madura, Sabtu (8/7/2023).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) atau peraturan daerah (perda) terkait pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah melalui satuan tugas (Satgas) sawit tidak menerapkan pajak dan beban biaya perizinan lainnya pada perkebunan kelapa sawit rakyat.

Hal ini disampaikan Sultan guna mendorong tingkat partisipasi masyarakat petani Kelapa Sawit di daerah untuk melaporkan data luas lahan perkebunannya kepada satgas sawit.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta jalan program hilirisasi biji nikel dan bahan tambang lainnya.

Hal ini disampaikan Sultan menyusul isu 'bocornya' ekspor bijih nikel ke China yang terhitung mencapai 5 juta ton sejak tahun 2021 hingga 2023.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung upaya yang digagas oleh para seniman Jawa Timur dalam rangka mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) dalam hal penyelenggaraan kesenian di Jawa Timur.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Silaturahmi Raja dan Sultan Nusantara bersama DPD RI menyepakati tiga tuntutan untuk disampaikan kepada seluruh komponen bangsa dan negara, demi Indonesia yang lebih berdaulat, adil, makmur dan beradab serta untuk memastikan terwujudnya pelaksanaan Alinea ke-IV Naskah Pembukaan UUD 1945.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI sebut ada kerugian negara atau daerah sebesar Rp4,93 triliun saat BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Tahun 2022. Hal tersebut tercantum dalam LHP BPK RI yang diserahkan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Eksistensi BP Tangguh akhir-akhir ini sedang disoroti oleh berbagai pihak lantaran persoalan Tanggung Jawab Sosial (TJS)-nya yang dinilai kurang transparan dalam pengelolaannya, serta belum berdampak nyata terhadap kehidupan masyarakat adat.