DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwidjaja, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mengatakan, pembangunan di Kepri dan Batam terancam berhenti, karena kelangkaan dan mahalnya harga pasir darat.

Hal ini akibat kebijakan sepihak dan sewenang-wenang Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, yang menutup izin galian C beberapa waktu lalu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan.

Kali ini penegasan disampaikan LaNyalla menerima audiensi Duta Maritim Indonesia di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/8/2022).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite IV DPD RI melakukan rapat kerja dengan Pemkab Belitung Timur dalam rangka Pendampingan Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-16 kalinya atas laporan keuangan tahun 2021.

WTP tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi didampingi Kepala Biro Perencanan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI Hartawan dan Plh. Inspektur Sekretariat Jenderal DPD RI Mahyu Darma.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun. Untuk itu, LaNyalla mengikuti tes ayam jago, Minggu (7/8/2022).

Ritual tersebut merupakan syarat bagi seseorang yang akan disahkan menjadi warga atau keluarga PSHT.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Setelah sebelumnya muncul Dukungan kepada Puan Maharani menjadi presiden di Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, kini kembali muncul di Sulawesi Utara.

Masyarakat relawan yang inginkan Puan melanjutkan kepemimpinan Jokowi dideklarasikan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Timur mendeklarasikan diri sebagai Relawan Pejuang Puan Maharani.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kualitas analisis para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai semakin menurun sebagai penjaga konstitusi negara.

Terutama, berkaitan perkara judicial review Presidential Threshold sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyebut tingginya korupsi tidak selalu disebabkan mental korup. Tetapi juga dipicu tingginya biaya politik.

"Dapat kita simpulkan jika biaya politik mahal ini menjadi penyebab tingginya praktik korupsi di negeri ini. Hal itu sejalan dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tutur LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Surabaya, Sabtu (2/7/2022).