Nasional

BATAMTODAY.COM, Sumedang - Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Agun Gunandjar Sudarsa, mengakui pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) yang telah berjalan selama ini perlu dievaluasi. Agar tata pemerintahan ini keberadaannya bisa memperkokoh NKRI.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 sekaligus penanggung jawab acara Reuni Aksi 212, Slamet Maarif, mengatakan pihaknya memutuskan tidak mengundang Presiden RI Joko Widodo di acara reuni 212. Panitia juga menyarankan Jokowi tak hadir pada acara yang digelar di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi meminta agar pemerintah menata ulang tata kelola guru agar lebih sederhana.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, tentunya akan membutuhkan biaya yang besar dalam menjalankan sistem pemerintahan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Komitmen Pemerintahan Kabinet Kerja yang tertuang pada butir ketiga Nawacita 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan' diharapkan telah memberi arah dan paradigma baru dalam pembangunan desa di seluruh Indonesia.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku saat ini merupakan UUD hasil amandemen (perubahan) empat tahap pada rentang 1999 – 2002. Pelaksanaan konstitusi Indonesia hasil amandemen itu dibahas dalam seminar nasional bertajuk 'Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945' di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan DPR RI mendukung penuh rencana pembentukan Lembaga Legislasi Pemerintah. Selain sebagai jalan keluar untuk membenahi karut marutnya peraturan perundangan maupun peraturan lainnya yang saling bertabrakan, Lembaga Legislasi Pemerintah juga bisa menjadi counter part Badan keahlian Dewan (BKD) DPR RI. 

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam pemerintahan dalam negeri. Dalam hal lakukan pembinaannya Kemendagri kepada Desa fokus dalam aspek tata kelola pemerintahan desa, dimana desa sebagai sub sistem pemerintahan daerah sekaligus sub sistem pemerintahan nasional.