Nasional

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan permintaan tiket pertandingan Asian Games 2018 yang dilakukan penyelenggara negara alias pejabat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Laporan permintaan tiket itu kini tengah diusut lembaga antirasuah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyimpulkan perkembangan 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dibangun sejak 2014 silam masih jauh dari harapan. Pemerintah diimbau belajar dari China dan India dalam mengembangkan kawasan sejenis.

BATAMTODAY.COM, Medan - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga orang hakim, salah satunya adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo, pada Selasa (28/8/2018).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Muhammad Sabrar Fadhilah menegaskan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak perwira TNI dan Polri melakukan sosialisasi pencapaian kinerja pemerintah bukan untuk menyeret militer ke ranah politik.

BATAMTODAY.COM,Pekanbaru - Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau memberi ultimatum empat hari kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aksi penghadangan terhadap deklarator #2019GantiPresiden, Neno Warisman, di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Sabtu (25/8/2018) lalu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesian Police Watch (IPW) meminta polisi tidak segan menindak tegas dan melarang aksi-aksi yang dilakukan massa pendukung calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) dan massa gerakan #2019GantiPresiden yang marak beberapa waktu terakhir jelang penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Riau tidak memberikan ijin acara Tour Musik bertajuk "#2019GantiPresiden" termasuk tidak mengijinkan Neno Warisman yang akan orasi dalam acara tersebut. Oleh karenanya, BINDA (BIN Daerah) Riau dan aparat keamanan setempat wajib menegakkan aturan dan ketertiban di daerah tersebut.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, pada 6 Agustus 2018.