Nasional

Oleh Dahlan Iskan

BANYAK daerah segera punya rumah sakit vertikal. Yang di Surabaya mulai dibangun kemarin. Mengapa Surabaya belum punya RS vertikal? Apakah RS yang ada selama ini horizontal?

Predikat vertikal yang dimaksud ternyata untuk menandakan itu "milik pemerintah pusat". Disebut vertikal bukan karena bangunannya tingginya sekali. Tapi untuk menegaskan bahwa itu bukan RSUD Provinsi dan RSUD Kabupaten.

BATAMTODAY.COM, Lamongan - Upaya pencegahan adanya bahaya laten komunis dan paham radikalisme mulai dilakukan oleh pihak Kodim 0812/Lamongan. Salah satunya, dengan menggelar adanya sosialisasi terkait bahaya dan paham tersebut.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran pemerintah daerah (Pemda) mengaktifkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Usai melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan (Korsel) Kim Jin-pyo, Ketua DPR RI Puan Maharani bersama delegasi Indonesia dijamu makan siang. Puan pun menyampaikan sejumlah pesan kepada para anggota DPR Korea Selatan itu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan (Korsel), Kim Jin-pyo dalam muhibahnya di negeri ginseng itu. Kim baru saja dilantik sebagai Ketua DPR Korsel pada bulan Oktober lalu.

BATAMTODAY, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta tidak ragu dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kutai Kartanegara (Kukar), Prof Yonathan Palinggi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, karena telah memilih Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, tak berkomentar banyak tentang dugaan penerimaan uang suap dari tambang ilegal oleh Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Agus Andrianto.