Opini

Oleh: Yusril Ihza Mahendra

Kisruh dan kontroversi sekitar pelantikan Ketua dan para Wakil Ketua DPD, Selasa 4 April 2017 hingga hari ini belum mereda. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono bisa dilantik sebagai Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPD dan pengucapan sumpahnya dibimbing langsung oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA), sementara MA sendiri sudah membatalkan Peraturan DPD No 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Tata Tertib yang menjadi dasar pemilihan dan pelantikan itu?

Oleh Wildean N

OPERASI PT Freeport Indonesia di Papua telah menimbulkan polemik luas dan memicu pro kontra di masyarakat. Penerapan kebijakan pemerintah yang melarang ekspor konsentrat sejak 12 Januari 2017 telah menjadi pukulan telak bagi Freeport yang hingga kini belum merealisasikan kewajibannya.

Oleh O. Wanda

PADA awal tahun 2016, Badrodin Haiti yang kala itu menjabat sebagai Kapolri, dalam kesempatan Silaturahmi Nasional 90 Tahun Pesantren Gontor di Tangerang, menyatakan ada tiga kelompok besar organisasi radikal di Indonesia, yakni Jamaah Islamiyah, Tauhid Wal Jihad, dan NII.

Oleh Leo Wildan Nason

PERAN pemuda sangat dibutuhkan dalam mengawal kejadian dan fenomena yang muncul di negara saat ini. Pemuda harus menegakkan keadilan di negara ini agar demokrasi tercipta dan negara Indonesia menjadi negara terpandang di kancah internasional.

Oleh Pardiyanto

SANGAT ironis di jaman modern, dimana pembaruan peradaban yang mengagungkan penghormatan kepada hak asasi manusia (HAM), namun justru kultur kekerasan atau barbaristik menjadi pilihan dalam budaya politik.

Oleh Alex Christin

PANCASILA memang benar-benar sudah menjadi dasar ideologis bangsa. Pancasila tidak pernah menjelaskan adanya perbedaan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh: Ardian Wiwaha

PERNYATAAN Presiden Joko Widodo menanggapi dinamika politik Pilkada serentak sebagai kontestasi demokrasi lima tahunan terkait penekanan pemisahan agama dan politik yang disampaikan pada acara peresmian Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kec. Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Uara (Jumat, 24/3), menuai kontroversi dikalangan masyarakat.

Oleh Herlambang Pratama

DELEGASI Vanuatu dan Kepulauan Solomon dalam momentum Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-34 di Jenewa, Swiss pada Jumat, 3 Maret 2017, kembali membuat manuver yang provokatif. Pernyataan Menteri Kehakiman dan Pembangunan Masyarakat Vanuatu, Ronald Warsal, tentang isu pelanggaran HAM di Papua dan permintaan agar ada misi khusus PBB untuk menginvestigasi, jelas keliru, tidak didukung oleh pengetahuan empiris, data dan fakta terkini tentang berbagai kemajuan pembangunan di Papua.