PKP

Membaca Arah Politik Yusril
Oleh : Redaksi
Kamis | 06-12-2018 | 11:16 WIB
yusril-jokowi.jpg honda-batam
Yusril Ihya Mahendra bersama Presiden Joko Widodo. (Foto: Ist)

Oleh Aldo Indrawan

PERLAHAN namun pasti calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), berhasil memperkuat basis dukungannya. Bukan hanya dari kalangan atau kelompok nasionalis, tetapi juga berasal dari kelompok muslim atau umat Islam. Hal ini terjadi karena Jokowi dinilai berhasil menghilangkan stigma jika pemerintahannya tidak ramah terhadap umat Islam.

Kombinasi nasionalis-religius merupakan pilihan paling tepat guna meredam ketegangan politik dan berkebangnya politik SARA dan pecah belah. Kubu Jokowi mengambil keputusan strategis dengan menggandeng ulama untuk menjadi calon wakil presidennya sebagai bentuk jawaban isu SARA serta menghapus cap yang terkesan anti Islam.

Sementara itu, berdasarkan hasil survei LSI Denny JA yang dirilis pada 27 September 2018 menunjukkan elektabilitas pasangan Jokowi-Ma’ruf di kalangan muslim sekitar 52,8% suara, sedikit meningkat dari bulan sebelumnya yakni 52,7%. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi hanya memperoleh sekitar 29,3% suara, naik sedikit dari sebelumnya yakni 27,9%.

Adapun responden yang belum memutuskan pilihan atau tidak menjawab sekitar 17,9%. Survei LSI Denny JA dilaksanakan pada 14-22 September 2018 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh Indonesia. Metode pengumpulan sampling menggunakan multistage random sampling dan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner dengan margin of error kurang lebih 2,9%.

Selain itu, dewasa ini pertemuan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, di Istana Bogor pada 30 November 2018 bukanlah pertemuan biasa, tetapi merupakan pertemuan dalam rangka kesepakatan politik.

Melihat jauh ke belakang, Yusril memang terkenal lantang memberikan kritik kepada pemerintahan Jokowi. Bahkan sejak awal masa kepemimpinan Jokowi, Yusril sering menyerang kebijakan pemerintah dengan pernyataan yang menyengat. Sebagai contoh ketika pemerintah menaikkan pajak pada Oktober 2015, Yusil gencar mengkritik kebijakan ini.

Contoh lain kritik keras Yusril terhadap Jokowi, antara lain terkait pengangkatan Archandra sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang memiliki kewarganegaraan ganda sebagai tindakan yang memalukan, permasalahan kebijakan utang negara dan kemunduran ekonomi di era Jokowi sehingga pemerintahan ini cukup satu periode saja.

Langkah awal Jokowi-Ma’ruf menjadikan Yusril sebagai pengacaranya merupakan langkah yang tepat. Jokowi selalu memiliki cara menaklukkan penyerangnya, istilahnya jika bisa merangkul mengapa harus memukul. Sebagai capres di Pilpres 2019, Jokowi memang butuh penasehat hukum untuk menghadapi serangan lawan politiknya. Memilih Yusril sebagai penasehat hukum adalah cara jitu Jokowi memperkuat jumlah pendukungnya.

Hal itu dibuktikan dengan penegasan ketua umum PBB, Yusril mendukung Jokowi dua periode. Meskipun masih belum resmi secara kelembagaan di partai PBB serta masih menunggu hasil Rapat Kerja Nasional PBB yang akan berlangsung Januari 2019. Dikarenakan yang menyatakan langsung adalah ketuanya, maka besar kemungkinan partai PBB akan menjadi partai pengusung pasangan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 mendatang.

Dengan berbagai kondisi tersebut, kelompok pembuat stigma negatif terhadap Jokowi harus berfikir ulang karena semua tuduhan negatif terbantahkan dengan kerja nyata dari pemerintah, hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai fakta dan data yang menunjukkan hal sebaliknya. Dapat dikatakan pula dukungan kelompok muslim terhadap Jokowi semakin kuat, sedangkan pada kubu lawan semakin lemah.

Tuhan memang berkuasa membolak-balikkan hati manusia, sehingga tidak satu pun manusia bisa menolak kehendak-Nya. Dalam dunia politik sudah menjadi hal biasa ketika hari ini menjadi lawan dan keesokan harinya dapat menjadi kawan. Sebenarnya idak ada kawan maupun lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi.*

Penulis adalah Pemerhati Sosial Politik