BATAM, batamtoday - Rencana demonstrasi susulan buruh di Kota Batam ditunda sampai tanggal 6 Desember 2011 setelah adanya pertemuan antara Walikota Batam, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri dan Kepolisian dengan para pimpinan serikat pekerja hari ini, Kamis (1/12/2011).

Ketua Pengurus Cabang (PC) Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Kota Batam Yoni Mulyo Widodo mengatakan pihaknya menunda pengerahan massa buruh besok.

"Besok tidak jadi demo, kami masih mengedepankan dialog sampai tanggal 6 Desember," ujarnya usai pertemuan.

Dijelaskannya, penundaan tersebut berkaitan dengan hasil pertemuan yang salah satunya menyepakati bahwa Gubernur sudah harus merevisi besaran angka UMK Batam 2012 sebesar Rp1.310.000 paling lambat tanggal 6 Desember 2011.

"Kalau angka sesuai harapan kita gak jadi turun. Kalau tidak, pasti turun lagi," katanya.

Meski demikian, dia mengatakan SPMI belum dapat memunculkan angka yang yang bisa diterima organisasinya.

Pada saat perundingan tripartit dan dalam demonstrasi pada 23 November 2011 lalu, SPMI mengusung angka UMK Batam 2012 sebesar Rp1.760.400.

Namun SPMI sepertinya bersedia untuk tidak mencapai angka itu.

"Kami menganggap angka UMK dari Gubernur tidak pernah ada. Kalaupun tidak mencapai Rp1,7 juta, angka UMK harus berpihak pada buruh karena angka dari Gubernur lebih dekat ke usulan Apindo Rp1,2 juta," katanya, 

Seperti diketahui, aliansi serikat pekerja berencana untuk kembali berdemonstrasi dan kali ini akan dilakukan setiap hari selama satu minggu sebagai langkah konkrit penolakan UMK Batam 2012 sebesar Rp1.310.000 yang sudah ditetapkan Gubernur Kepri Muhammad Sani.

Demonstrasi mulai dilakukan pada Jumat (2/11/2011) dengan sasaran Kantor Apindo Kepri (PT Arsikon), PT Satnusa Persada, Graha Kepri dan sejumlah kawasan industri.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batam Syaiful Badri mengungkapkan, pihaknya juga sudah memutuskan untuk menunda demonstrasi susulan.

"Kami masih menghargai hasil pertemuan ini. Besok gak ada demo menunggu keputusan revisi dari Gubernur," ujarnya.

Namun bila Gubernur tidak mau mengakomodir penolakan tersebut, katanya, aliansi tidak dapat menahan para anggota untuk kembali turun ke jalan.

Terkait dengan angka UMK yang diinginkan SPSI, menurut dia, organisasinya menginginkan angka tengah antara Rp1.260.00, yang diajukan Apindo, dengan Rp1.3100.000, yang ditetapkan Gubernur.

"Sekitar Rp1,5 juta, saya kira sudah cukup ideal," tandasnya.