BATAM, batamtoday - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Seluruh Indonesia (KSBSI) Kota Batam menolak besaran UMK Batam 2012 yang sudah ditetapkan Gubernur Kepri sebesar Rp1.310.000. Malah, aksi demonstrasi menjadi salah satu opsi yang dipersiapkan organisasi ini jika angka UMK tersebut tidak direvisi.

Rusli Zaenuddin, Ketua Forum KSBSI Kota Batam mengatakan pihaknya masih tetap konsisten memperjuangkan peningkatan UMK Batam secara signifikan.

"Kami, SBSI Kota Batam dengan tegas menolak UMK Rp1.310.000," ujarnya hari ini, Rabu (30/11/2011).

Menurutnya, itu merupakan sikap yang sudah diputuskan organisasi, bukan individu, dan sudah disosialisasikan ke seluruh pengurus SBSI.

"Begitu juga dengan seluruh anggota anggota kami semuanya di Kota Batam," kata Rusli.

Sekretaris KSBSI Lomenik Kota Batam Masmur Siahaan menambahkan, pernyataan salah seorang Korwil KSBSI Kepri yang menyatakan menerima UMK Batam Rp1.310.000, telah menyalahi aturan organisasi.

"Dia tidak memahami kondisi buruh di Kota Batam," ujarnya.

Dia menilai, pernyataan itu adalah sikap pribadi, bukan keputusan organisasi KSBSI Kota Batam.

Yang bersangkutan juga sudah diadukan oleh KSBSI Batam ke DPP KSBSI untuk diberikan sanksi secara organisasi.

Pernyataan itu juga dinilainya sudah menciderai buruh dalam memperjuangkan peningkatan UMK Batam yang lebih baik.

Sesuai dengan nama organisasi, KSBSI, jelasnya, adalah organisasi yang bersifat federal sehingga masing-masing struktur di daerah punya otoritas dan kebijakan sendiri sesuai dengan AD/ART.

"Sedangkan fungsi korwil hanya koordinasi saja, tidak ada kewenangan untuk menetapkan kebijakan organisasi," sambungnya.

Bahkan, lanjut dia, pernyataan itu dilontarkan tanpa ada komunikasi dengan para pimpinan KSBSI di Kota Batam.

Apakah itu berarti ada keretakan dalam tubuh KSBSI Batam dalam perjuangan UMK? Dia mengatakan tidak. KSBSI Batam hingga kini masih tetap solid dengan sikap organisasi yang menolak UMK Batam Rp1.310.000.

Aksi demonstrasi juga masih menjadi salah satu opsi yang disiapkan sebagai tindakan konkrit atas penolakan tersebut.