Sosialisasi Empat Pilar di Lubuk Baja

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Muhammad Nabil mengatakan, setiap negara memiliki tujuan, yaitu tujuan bangsa itu sendiri dalam hidup bernegara.

Tujuan negara berbeda-beda. Pada umumnya, tujuan negara ditetapkan dalam konstitusi atau hukum dasar negara yang bersangkutan.

"Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," kata Nabil menjawab pertanyaan Novika Hidayah Lakoba, Anggota Kwarran Lubuk Baja Kota Batam asal Sekupang saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar pada 17 Juni 2017 lalu.

Pada kesempatan itu, Novika mempertanyakan mengenai tujuan dibentuknya NKRI, jika provinsi atau kabupaten/kota yang dibentuk ternyata masih dapat mensejahterahkan rakyatnya.

Dalam rumusan menurut Nabil, NKRI bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan amanat dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Yakni berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tujuan Negara Republik Indonesia.

"Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea IV melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," katanya.

Sementara menyangkut pertanyaan Anggota Kwarran Lubuk Baja lainnya asal Nagoya, Rita Herlina yang mempertanyakan seberapa hebat semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat bangsa, Nabil mengatakan, Bhineka Tunggal Ika yang berarti "berbeda-beda tetapi satu jua" merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dimana setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, aturan, kebiasaan dan lain-lain yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhineka tunggal Ika pastinya akan terjadi berbagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana setiap orang hanya mementingkana dirinya sendiri atau daerahnya sendiri tanpa peduli kepentingan bersama. Bila hal tersebut terjadi pastinya negara kita ini akan terpecah belah," kata Anggota MPR dari unsur DPD RI ini.

Nabil menilai di era reformasi ini, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia, hal ini terlihat dari munculnya berbagai masalah yang sumbernya berbau kemajemukan.

Sebagai salah satu masalah utama dari krisis besar itu, lanjutnya, adalah ancaman disintegrasi bangsa yang hingga saat ini masih belum mereda. Kesadaran akan pentingnya kerukunan antaragama, suku, ras, dan budaya harus selalu diwujudkan melalui pemahaman integrasi nasional.

"Sudah waktunya kita melampaui tantangan-tantangan Integrasi bangsa. Kita harus benar-benar menyadari bahwa Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia bukan sekedar semboyan belaka melainkan harus kita realisasikan," katanya.

Namun, jawaban Nabil ini belum membuat puas Juli Indriana, Anggota Kwarran Lubuk Baja asal Jodoh. Juli mempertanyakan adanya seorang pemimpin seperti Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), mantan Gubernur DKI Jakarta tersandung kasus pelecehan terhadap QS Al Maidah 51, yang justru tidak bisa menjadi perekat bangsa, padahal dia telah memahami Empat Pilar MPR RI.

Menanggapi hal ini, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau yang duduk di Komite I DPD RI itu mengatakan, sebagai sesama warga bangsa harus saling tenggang rasa dan saling menghormati.

"Sifat rasis dengan seenaknya menghina agama, kepercayaan dan ras orang lain bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 serta nilai-nilai hidup berbangsa dan bernegara. Namun sebagai bangsa yang mejemuk kita tetap harus bersabar dan mengatasi sifat rasis yang ditunjukan oleh oknum tertentu, apalagi dia seorang pemimpin," katanya.

Menghadapi hal seperti ini, Nabil berharap bersikap santun dan mengedepankan musyawarah mufakat demi penyelesaian yang baik dan damai.

Apabila cara-cara persuasif bermusyawarah sudah buntu dan si pelaku tetap pada keagkuhannya, tentu kembali pada hukum yang berlaku di NKRI.

"Sebagai rakyat yang taat pada nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan kita harus menghormati hukum," tegas Nabil.

Editor: Surya