BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, naiknya defisit anggaran yang ditafsir pemerintah menjadi sekitar 2,6 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 dipengaruhi oleh peningkatan anggaran subsidi. Salah satunya subsidi pada harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) tiga kilogram (kg) atau yang dikenal elpiji melon.

Dalam rancangan APBNP 2017 yang baru diserahkan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah menaikkan anggaran subsidi elpiji melon menjadi Rp30 triliun. Anggaran tersebut naik Rp8 triliun dibandingkan yang tercantum dalam APBN 2017 sebesar Rp22 triliun.

"Karena tidak ada kenaikan harga elpiji, sudah dari tahun berapa itu. Volumenya juga tidak bisa kami kontrol. Jadi, jumlah (penambahan anggaran elpiji) karena perbedaan harga keekonomian dan volume," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantornya, Senin (3/7).

Selain itu, peningkatan anggaran subsidi elpiji melon, turut mempertimbangkan keuangan PT Pertamina (Persero), sebagai penyalur elpiji melon. Pasalnya, pemerintah perlu ikut melihat kemampuan perusahaan pelat merah tersebut untuk menahan beban anggaran elpiji tahun ini.

"Pertamina waktu itu punya daya yang cukup untuk serap subsidi, yang berasal dari pendapatan dia di tahun 2016," imbuhnya.

Kemudian, anggaran subsidi juga terus merujuk pada perkembangan harga minyak di pasar dunia yang terus bergerak. "Kami hitung dari semester I. Kalau dari semester II, kami lihat dari outlook harga minyak. Nanti kami lihat kalau harga minyak terjaga di level sekarang ini, masih bisa kami lihat," pungkasnya.

Sebagai informasi, selain pembengkakan anggaran subsidi elpiji melon, pemerintah juga akan mengerek anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, di saat yang bersamaan, pemerintah telah menyatakan komitmen untuk menahan harga BBM dan elpiji melon sampai September mendatang.

Dari sumbangan peningkatan anggaran subsidi energi tersebut, pemerintah juga turut menambahkan anggaran belanja lain yang mendesak untuk beberapa pos. Namun, di satu sisi pemerintah juga mengurangi sejumlah alokasi anggaran untuk pos yang tak begitu mendesak.

Dari total penambahan dan pengurangan anggaran dalam APBNP 2017, pemerintah menemukan pelebaran defisit dari semula 2,41 persen ke kisaran 2,6 persen, dengan nilai defisit anggaran mencapai Rp37 triliun sampai Rp40triliun.

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Gokli