BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Taba Iskandar, satu dari tiga anggota DPRD Kepri yang disebut sebagai penghianat oleh Ketua Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepri (BP3KR) Huzrin Hood, mempertanyakan pertanyaan itu. Taba juga meminta penjelasan BP3KR soal tudingan itu.

"Penghianat seperti apa? Dijelaskan dulu," kata Politisi Golkar itu, Rabu.

Taba mengatakan, pembentukan Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Khusus Barelang (BP3KB) bukan semata-mata bertujuan untuk membentuk pemerintahan baru yang memisahakan diri dari Provinsi Kepri. Tetapi bertujuan mencari solusi dari keterpurukan Batam di bidang ekonomi dan investasi saat ini.

"Permasalahan Batam saat ini harus dilihat secara komplek, dan untuk penyelesaikanya harus diberi kekhususan dalam kebijakan, hingga dapat bersaing dengan Singapura dalam sektor ekonomi global," katanya.

• Baca: BP3KR Laporakan Asmin Patros, Sukri Fachrial dan Taba Iskandar ke BK DPRD Kepri

Adanya dwalisme pemerintahan di Batam saat ini, kata Taba Iskandar, memperpanjang polemik ekonomi dan investasi. Salah satu soulisi adalah Kota Batam harus diberi kewenangan sendiri dalam mengatur kebijakanya.

"Salah satunya, Provinsi Khusus," tegasnya.

Hal yang sama, juga dikatakan anggota DPRD Kepri Sarafudin Aluan. Kendati enggan mengatakan setuju dengan pembentukan Provinsi Khusus Barelang, namun Politisi PPP ini berpendapat persoalan batam saat ini merupakan konflik kewenangan Pemko dan BP Batam yang hingga saat ini terus berpolemik dan membuat Investor khawatir melakukan investasinya di Batam.

"Oleh Karena itu, Batam harus diberi Otonomi Khusus, atau Provinsi Khusus, dan BP Batam dibubarkan," kata dia.

Selain itu, kata Sarafudin, Pemko Batam diperkuat dengan kekhususan kewenangan di bidang ekonomi, sehingga bisa bersaing dengan daerah dan negara lain dalam bidang investasi.

• Baca: BK DPRD Kepri Benarkan BP3KR Laporan Sukri, Asmin dan Taba

Ia juga mengatakan, pembentukan BP3KB tidak terlepas dari kekecewaan sejumlah elit atas kepemimpinan Nurdin Basirun yang dianggap tidak mampu memberikan solusi dalam menyelesiakan persoalan Batam dan bahakan Provinsi Kepri umum-nya.

Editor: Gokli