Peringatan Hari Marwah Provinsi Kepri ke-15

Huzrin Hood Sebut DPRD Pendukung Provinsi Khusus Batam 'Penghianat'

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) Huzrin Hood angkat bicara menyikapi komentar dan dukungan sejumlah anggota DPRD Kepri terkait wacana pembentukan provinsi khusus Batam. Ia menilai, banyak anggota DPRD Kepri yang berbicara miring dan terkesan sebagai 'penghianat'.

"Beberapa anggota DPRD Kepri banyak yang berbicara miring, khususnya Asmin Patros dan Onward tentang Provinsi Khusus Batam. Kami menganggap anggota DPRD Kepri ini 'penghianat'," tegas Huzrin, usai menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap dan kebulatan tekat Hari Marwah Kepri ke-15 pada tahun 2017 di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (15/5/2017).

"Mereka itu sudah menikmati kue pembangunan Provinsi Kepri selama sekian tahun, tetapi saat ini malah mendukung pembentukan provinsi khusus Batam, yang menurut hemat kami akan menimbulkan perpecahan," tegas Huzrin lagi.

Atas sikap sejumlah anggota DPRD Kepri itu, BP3KR akan mempertanyakan anggota DPRD Kepri tersebut.

Selain itu, BP3KR juga berharap mantan wakil Gubernur Kepri, Suryo Respationo, tidak menerima dan masuk dalam Dewan Kehormatan Pembentukan Provinsi Khusus Batam. Jika Suryo Respationo ada di dalamnya, jelas akan melukai perjuangan pembentukan Provinsi Kepri.

"Kami juga meminta, agar Kapolda Kepri tidak mengizinkan setiap gerakan dalam pemisahan diri dan pembentukan provinsi khusus Batam ini," pintanya.

Menyangkut tujuh pernyataan dan kebulatan tekat BP3KR Provinsi Kepri yang dibacakan dan diserahkan sejumlah tokoh dan pejuang pembentukan Provinsi Kepri kepada Gubernur Nurdin Basirun, tokoh sentral pembentukan provinsi Kepri itu mengatakan, itu merupakan gagasan dan komitmen BP3KR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita pembentukan Provinsi Kepri.

• Baca: Wacana Pembentukan Provinsi Khusus Batam adalah Upaya Pecah Belah Provinsi Kepri

"Lahirnya provinsi Kepri ini bukan melalui perjuangan mudah, tetapi dengan perjuangan semua element tokoh, yang bertampus Lumus, selama tiga tahun," katanya.

Semangat terbentuknya Provinsi Kepri dengan UU, bertujuan agar masyarakat sejahtera dan penyelenggaraan Pemerintah dilakukan dengan transparan. Pentingnya penyusunan tata ruang wilayah dan pelaksanan pembangunan dilakukan secara ramah lingkungan.

"Setelah 15 tahun Provinsi Kepri, kami memandang perlu menyatakan sikap, sebagai pernyatan dan kebulatan tekat ?BP3KR yang disampaikan ke Gubernur Kepri," ujarnya.

Walaupun kegiatanya peringatan Hari Marwah saat ini tidak dihadiri anggota DPRD dan pesertanya tidak banyak, tetapi suara BP3KR akan tetap didengar di seluruh Nusantara. Melalui peringatan Hari Marwah ke-15, Huzrin Hood juga meminta kepastin dead line pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri.

"Saya juga masih menyampaikan keberhasilan Provinsi Kepri setara dan maju dengan Provinsi Lain sebagai cit-cita pembentukan Provinsi harus diwujudkan. Namun hingga saat ini justru kita mengkhawartirkan kondisi masyarakat Kepri yang masih jauh dari kesejaheraan pendidikan, dan kesehatan," ungkapnya.

Renstra pendidikan sampai saat ini, juga belum di Perdakan, di tahun ke-15 Hari Marwah Provinsi Kepri, BP3KR kembali mengharapkan pemerintah segera membuat Renstra pembangunan pendidikan dan pembangunan 20-50 tahun ke depan pemerintah Provinsi Kepri.

"Kami juga meminta, agar Kepala Daerah di Provinsi Kepri dapat lebih transparan ?dan jujur dalam memimpin, untuk Kepri yang lebih baik," tegasnya.

BP3KR, tambah dia, menyatakan mendukung dan siap membantu kebijakan pemerintah dan Gubernur Provinsi Kepri dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan perjuangan pembentukan Provinsi Kepri.

"Dalam melaksanakan pemerintahan, perlu dilakukan secara transparan dan akuntable, dengan penerapan APBD dengan sistim e-planing dan e-baggeting hingga pelaksanaan ABPBD bisa efektif, effisien dan tepat guna untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," harapnya.

Dalam kesempatan itu, BP3KR juga mengajak semua element masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepri.

"Mendesak pemeirintah untuk dapat mewujdkan visi dan misi akhlak mulia dalam mempersiapkan SDM Kepri ke depan, dan mengusut sejumlah tindak pidana korupsi, narkoba, dan perdangan orang, serta menjadikan Kepri zero pengangguran," demikan Huzrin Hood.

Editor: Gokli

---