Jakarta, batamtoday - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mencoba menenangkan gonjang-ganjing di tubuh partai koalisi berkuasa yang tergabung dalam Setgab (Sekretariat Gabungan) dengan menyatakan bahwa koalisi berada dalam jalur yang benar (on the right track).

Gonjang ganjing yang terjadi dinilai Hatta semata-mata merupakan dinamika politik. Perbedaan hanya ada pada soal dinamika saja, ujarnya.

Demikian dikatakan Hatta Rajasa ketika menyampaikan pidato awal tahunya di Kantor Sekretariat DPP PAN di Kawasan Warung Buncit, jakarta Selatan, Minggu (2/1).

Mencoba berteori, Hatta menyatakan bahwa keberadaan Setgab adalah merupakan upaya penyeimbang antara sistem presidensil dengan sistem parlemen.

"Koalisi haruslah dimaknai sebagai upaya kita bersama untuk membangun sistem presidensiil yang bersanding dengan sistem multi partai," ujar Hatta.

Seperti diketahui, Koalisi partai berkuasa dalam pemerintahan SBY yang kabinetnya dikenal dengan sebutan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB II), terdiri dari partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB, dan beberapa partai kecil lainya.

Sedangkan partai oposisi adalah PDIP, Gerindra dan Hanura. Meski ketiganya tidak secara formil menyatakan diri sebagai koalisi oposisi, namun kerap suara mereka di parlemen senada dan seirama.

Maksud Hatta, dalam sistem presidensil, seperti halnya di AS, lazimnya hanya ada dua partai yaitu, partai berkuasa dan partai oposisi. Sedangkan dalam sistim parlementer, yang menerapkan sistem multi partai, akan melahirkan dua koalisi besar, yaitu koalisi partai berkuasa dan koalisi partai oposisi.

Hatta pada pidatonya itu mencoba menegaskan bahwa Setgab adalah penyeimbang sistem presidensil dengan sistim parlementer. Setgab mengkordinasikan partai koalisi berkuasa baik pada tataran eksekutif maupun suara di DPR (parlemen).

Prof Dr. Maswadi Rauf Guru Besar Politik FIFIP UI menyatakan adalah sangat sulit menyandingkan pemerintahan sistim presidensil disandingkan dengan sistim multi partai. Dia menunjukan seringnya terjadi kebuntuan politik dalam sistim campuran semacam ini, sebagaimana kerap terjadi di negara-negara Amerika Latin.


Gonjang-Ganjing


Gonjang-ganjing di dalam Setgab mulai terasa guncanganya ketika PKS dan PPP menyatakan akan membentuk Poros Tengah, sebuah poros politik yang berbasis partai tengah, sebagaimana sebelumnya pernah digagas Amin Rais pada tahun 1999 saat menjegal Megawati dengan PDIPnya sebagai partai pemenang pemilu, dan mendudukan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden.

Wacana Poros Tengah pertama kali dikemukan Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq. Dan wacana ini nampaknya disambut hangat oleh PPP.

Namun sebaliknya wacana tersebut dikecam keras oleh Partai Demokrat (PD), dan melalui Wasekjennya Saan Mustopa. dalam acara Refleksi Akhir Tahun di Gedung DPR, Senayan, Rabu (29/12/2010) Saan mempertanyakan, apakah itu keputusan resmi partai (PKS dan PPP) atau pendapat individu saja.

"Kalau bukan (keputusan partai), saya minta pimpinan partai tersebut agar memperingatkan kadernya agar tidak mewacanakannya lagi," tegas Saan Mustopa.

Menurut Saan, wacana tersebut justru kontraproduktif, menganggu kesolidan koalisi dan menganggu konsolidasi koalisi," kecamnya.

Saan mengingatkan agar partai koalisi yang lain tidak termakan wacana tersebut. Wacana tersebut dinilainya menganggu semangat koalisi mensukseskan pemerintahan SBY-Boediono.

"Kalau dibiarkan, wacana membesar dan tidak baik dengan koalisi," tandasnya. Bahkan PD mempersilahkan anggota partai koalisi untuk keluar saja dari koalisi kalau memang sudah tidak betah.

Pernyataan pedas dari PD ini pun direspon keras oleh Sekjen PPPS Irgan Chairul Mahfidz. Irgan meminta PD tidak usah main ancam terkait keretakan yang ada di tubuh Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi. Seharusnya PD menyelesaikan permasalahan yang ada bersama-sama anggota Setgab.

"Nggak usah ancam-mengancam. Setgab itu harus ada kesetaraan. Selesaikan persoalan yang ada di Setgab bersama-sama," ujar Irgan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (30/12/2010).

Sebelumnya, Ketua DPP PD Muhammad Jafar Hafsaf mempersilakan anggota Setgab yang sudah tidak betah untuk keluar secara sepihak. Pernyataan itu disampaikan Jafar terkait keluhan PPP dan PKS, yang merasa Setgab hanya didominasi Golkar dan Demokrat.

Reaksi PD tersebut dipertanyakan oleh Irgan yang menilai sikap Demokrat  telah berlebihan menanggapi kritik. Dia juga mengingatkan supaya partai besutan SBY itu untuk tidak arogan.

"Jangan arogan, jangan jumawa, besar kepala," kata Irgan, membalas ucapan Ketua DPP PD Muhammad Jafar Hafsaf yang mempersilakan anggota Setgab yang sudah tidak betah untuk keluar secara sepihak


Arah Poros

Partainya Amin Rais, yang kini dipimpin Menko Ekuin Hatta Rajasa justru menyambut dingin wacana poros tengah versi PKS ini.

"Janganlah energi kita habiskan untuk hiruk pikuk masalah Setgab, kalau energi ini kita curahkan untuk membangun pemerintahan yg pro rakyat,maka saya kira kita bisa mengurangni tensi-tensi dan hal-hal yang kurang produktif," ajak Hatta.

Bahkan Sekjen PAN Taufiq Kurniawan menilai, apa yang diwacanakan PKS seperti melubangi kapal koalisi.

"Tapi kita kan naik kapal besar kalau kemudian ada PKS melubangi perahu tentunya kontraproduktif," ucap Taufik.

Munculnya gagasan Poros Tengah ini, memang tidak terlepas dari dominasi dua partai besar dalam Setgab yaitu PD dan Partai Golkar. Partai tengah lain merasa ditinggalkan dan tidak ada kesetaraan dalam komunikasi di dalam Setgab. Hal itu secera eksplisit disampaikan Mahfudz Siddiq.

"Koalisi sudah tidak efektif dan kami sudah sampaikan berkali-kali namun tidak ada tanggapan," kata Mahfudz.

Mahfudz bahkan menilai keberadaan Setgab dapat mengganggu jalanya koalisi. Meski tudingan Mahfudz tersebut diarahkan kepada PD dan Partai Golkar, tetapi Bambang Soesatyo anggota komisi III dari Fraksi Partai Golkar mengakui kalau Setgab tidak lagi bekerja untuk rakyat, tetapi sudah menjadi alat kekuasaan bagi para elit.

"Setgab dibentuk bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang pro terhadap rakyat. Dan saya menilai sekarang ini Setgab sudah jauh dari itu, karena Setgab jadi alat politik," ujar Bambang dalam acara diskusi 'Refleksi Akhir Tahun, Evaluasi di Bidang Hukum, Politik dan Ekonomi' di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (30/12/2010).

Namun demikian, seakan untuk memperkuat alas pembenar tentang keberadaan Poros Tengah yang digagas PKS dan PPP, maka Poros Tengah mencoba berputar pada soal Parliamentary Threshold (PT), yang  memang terjadi perbedaan angka PT diantara partai koalisi di Setgab.

Adalah kata Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Hasrul Azwar, yang mencoba mengarahkan soal PT ini menjadi agenda Poros Tengah sehingga Poros Tengah mendapat alas politik untuk tetap eksis.

Namun demikian pengamat politik Sukardi Rinakit dan Arbi Sanit menyangsikan kalau wacana pembentukan Poros Tengah semata-mata untuk mengawal besaran angka PT.
"Saya pikir ada agenda lain, tapi kita tunggu saja," ujar Sukardi Rinakit ketika dihubungi pertelepon.

"Saya tidak melihat soal PT masalah krusial bagi partai-partai koalisi berkuasa. Agenda Poros Tengah jelas lebih dari itu, mungkin saja agendanya ada pada tahun 2014," jelas Arbi Sanit.