BATAM, batamtoday - Pembagian dana hibah bagi ratusan warga yang berlangsung di Perumahan Air Mas, Sagulung, Rabu (12/10/2011) ternyata tidak diketahui oleh perangkat RW setempat.

Menurut keterangan ketua RW 13 Perumahan Air Mas, Jamin Suratno mengatakan tidak tahu menahu masalah pembagian dana hibah ini. Namun masalah surat keterangan domisili dari RT/RW yang diminta warga untuk melengkapi persyaratan penerimaan dana hibah ini diberikan langsung tanpa persyaratan apa pun.

"Saya gak tau sama sekali kalu ada pembagian dana hibah, solanya kami tidak ada disuruh untuk melakukan pendataan. Soal surat domisili itu saya beri saja ke warga," kata Jamin.

Ketua RW 01 Sagulung, DM Chandra juga mengatakan pembagian dana hibah yang berlangsung tanpa sepengetahuan dirinya, sama dengan yang dikatakan Jamin Suratno tidak pernah melakukan pendataan untuk mendapatkan dana Hibah.

Dari ratusan warga di daerah Sagulung dan Batuaji yang mendapat dana hibah sebanyak 163 orang diantaranya memiliki usaha mikro menengah. Data tersebut sesuai dengan pendataan yang dilakukan Riamsah.

Salguci, salah seorang warga yang mendapat bantuan dana hibah ini mengaku senang lantaran dengan uang sebanyak Rp1 juta yang dia dapat sudah bisa menambah modal usahanya.

Ironisnya, selain tidak diketahui aparatur pemerintahan desa, daftar hadir yang ditanda tangani penerima dana hibah ini kop suratnya bertuliskan Fraksi PDI Perjuangan dan tulisan Dewi Anggraini salah seorang anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, pembagian dana yang berasal dari APBD Provinsi Keperi tersebut juga dilakukan oleh dua PNS dari Dinas UMKM Provinsi Kepri.

Mendengar informasi pembagian dana hibah dari pemerintah yang ditunggangi partai politik, Sekjen Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI), Muhammad Syukri mengharapkan supaya penyaluran dana hibah ini lebih transparan dan jangan ditunggangi kepentingan politik.

"Kita menginginkan supaya transparan, yang nantinya tidak timbul permasalahan baru" kata Syukri.

Sementara itu, jumlah penerima dana hibah ini menurut data dari Dinas UMKM Provinsi Kepri tercatat 842 KK untuk Kota Batam dan 255 KK untuk Kota Tanjungpinang.