BATAMTODAY.COM, Batam - Perangkat RT/RW Perumahan Citra Pandawa, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batuaji, melakukan aksi mogok dalam pelayanan administrasi. Aksi mogok itu menyusul ditetapkannya enam warga perumahan tersebut sebagai tersangka penganiayaan terhadap dua pelaku percobaan pencurian, RF (17) dan RI (17), hingga tewas, Senin 19/12/2016 lalu, yang salah satunya merupakan perangkat RT/RW.

Bahkan, sebagai bentuk ketidak-terimaannya, mereka bahkan mendatangi kantor Camat Batuaji, Kamis (22/12/2016) untuk meminta bantuan pihak Kecamatan Batuaji agar membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mediasi warga dengan keluarga pelaku yang menjadi korban.

Menyikapi hal ini, Camat Batuaji, Pridkalter, angkat tangan dan tidak mau menginterpensi pihak kepolisian, apalagi keenam warganya sudah menjadi tersangka. Pridkalter menyerahkan sepenuhnya ke proses hukum yang berlaku. 

"Permasalahan tewasnya dua orang pelaku percobaan pencurian di komplek perumahan Pandawa, yang membuat perangkat RT/RW terjerat hukum, saya tidak mau ikut campur, karena sudah masuk ranah hukum," kata Pridkalter.

Dia menuturkan, pihaknya tidak mau menginterpensi proses hukum. "Memang mereka yang diamankan pihak kepolisian adalah perangkat saya, yang seharusnya melayani administrasi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi saya juga percaya, pihak kepolisian tidak mungkin menahan mereka jika tidak ada bukti yang kuat," kata Pridkalter lagi.

Mengenai unjuk rasa yang selama ini terus dilakukan oleh perangkat RT/RW dari komplek Perumahan Pendawa, baik ke Kantor Camat bahkan sampai ke Walikota Batam, hingga memulangkan stempel RT/RW ke pihak kelurahan, Pridkalter menilai hal itu hak setiap warga negara Indonesia.

Baca: Warga Pandawa Batuaji Demo Wali Kota Batam

"Tetapi kita juga sebagai perangkat pemerintahan tidak mungkin menginterpensi proses hukum, dan saya berharap dan mengimbau kepada seluruh perangkat RT/RW di Batuaji, agar melaksanakan tugasnya dalam menganyomi dan melanyani masyarakat," ujarnya.

Menurutunya sebagai perangkat RT/RW, Lurah dan Camat, harus menjadi jembatan dan penengah di setiap persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. "Jangan pernah menggunakan jabatan untuk berbuat sesuka hati," kata Pridkalter.

Baca juga: Aksi Demo Tak Pengaruhi Proses Hukum 6 Warga Pandawa

Menanggapi tuntutan perangkat RT/RW dari komplek perumahan Pendawa, yang akan mogok dalam pelayanan admistrasi kepada warga, dan akan mengembalikan stempel kepada pihak kecamatan jika tidak jelas payung hukum bagi mereka dalam melaksanakan tugas, Pridkalter menuturkan, sudah mengkoordinasikan dengan pihak kelurahan.

"Nanti akan kita lihat dulu, kalau tidak bisa dilayani oleh perangkat RT/RW, kita kan punya kelurahan, nanti warga bisa langsung ke kelurahan. Nanti teknisnya akan diatur oleh kelurahan," kata Pridkalter menimpali.

Dia juga menjelaskan, tidak akan ada pengaruh dengan pelayanan administrasi di Komplek Perumahan Pendawa, meski perangkat RW mereka ada yang sedang menghadapi proses hukum. "Intinya nanti akan dikoordinasikan dengan Lurah, mengenai pelayanan admisitrasi. Yang pasti memiliki basis argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tegasnya.

Editor: Udin