BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Pasca-seleksi tenaga honorer di Pemkab Bintan, kini pelayanan terhadap publik terganggu. Karena sejumlah tenaga honorer yang selama ini diandalkan, justru todak lulus seleksi.

Ketua Komisi I DPRD Bintan Raja Miskal kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Jumat (30/12/2016) mengatakan, akibat dari seleksi honorer dan banyaknya honorer sudah mengabdi bertahun-tahun di sejumlah instansi dan SKPD, tidak lulus. Akibatnya, sejumlah instansi terkait pelayanan publik yang mengeluh, karena menjadi kekurangan tenaga.

"Karena honorer yang selama ini diandalkan dan justru ada yang sudah bekerja hingga 7 tahun tidak lulus. Maka di saat mereka tidak lagi bekerja, secara otomatis pelayanan menjadi terganggu. Pasca-pengumuman kelulusan hal tersebut langsung berdampak terhadap pelayanan," ujar Miskal.

Raja Miskal mengungkapkan, ada beberapa tenaga kesehatan yang sangat dibutukan seperti perawat, bidan dan analis yang tidak lulus. Bahkan, ada tenaga supir di Puskesmas yang tidak lulus, artinya pertanyaan yang muncul siapa yang mengoprasikan mobil ambulance.

Bahkan, ada tenaga Sistim Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) yang sudah dilatih khusus, juga masuk gerbong rombongan yang tidak lulus. Bahkan, hal serupa juga terjadi di bidang atau dinas yang lainnya yang menyangkut masalah pelayanan terhadap publik. Semua diakibat seleksi honorer mengakibatkan terhambatnya pelayanan terhadap masyarakat.

"Ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh kepala SKPD terkait, dengan cara sesegera mungkin membuat dan mengusulkan kepada kepala daerah melalui BKD tentabg kebutuhan tenaga yang memang dibutuhkan demi kelancaran pelayanan. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut, mengingat tahun 2017 sudah di ambang pintu," tegasnya.

Jika tidak segera ditindaklanjuti akan berdampak terhdap pelayanan publik yang secara otomatis pula, menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

Sementara itu, tokoh masyarakat Bintan Utara, Sahat Simanjuntak menilai, apa yang terjadi dengan paska pengumuman kelulusan tenaga honorer yang mengakibatkan kurangnya tenaga dan terhambatnya pelayanan terhadap publik. Adalah sebuah gambaran, masih kurang matangnya kajian dari kepala daerah dan stockholdernya.

"Harusnya sebelum mengambil kebijakan perlu dilakukan kajian dan tidak bisa serta merta. Karena kalau tanpa kurangnya kajian, walau pun niat untuk lebih baik, jelas bisa berakibat fatal dan lebih buruk. Pasca seleksi honorer menjadi contoh kurang baiknya dari buh kebijakan kepala daerah," imbuhnya.

Lebih jauh Sahat, menyampaikan apa yang terjadi terkait terhambatnya pelayanan publik, sangat diharapkan bisa segera teratasi segera. Sehingga buah dari kebijakan yang terkesan tergopoh-gopoh dan kurangnya kajian tidak menimbulkan keresahan dan terhambatnya pelayanan. Apalagi sampai berlarut. Karena hal tersebut jelas masyarakat yang menjadi korban.

Editor: Dardani