JAKARTA, batamtoday -Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menyatakan, baru ada 11 provinsi yang telah menyalurkan  dana bantuan operasional sekolah (BOS), salah saltunya Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Sementara 22 provinsi belum menyalurkan, dan pemerintah daerah setempat diminta segera mencairkan dana BOS tersebut guna menunjang kegiatan belajar mengajar di wilayahnya masing-masing.

"Baru ada 11 provinsi yang telah menyalurkan seluruh dana BOS yaitu Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah," kata Mendiknas di Jakarta, Rabu (5/10/11).

Sedangkan Kabupaten Rohil, kata Mendiknas, belum mencairkan dana BOS pada triwulan II pada April-Juni 2011 bersama enam kabupaten di Papua. "Ada tujuh kabupaten yang belum mencairkan dana BOS triiwulan II, yaitu Kabupaten Rokan Hilir Riau dan 6 kabupaten di Papua," katanya.

Menurut Nuh, enam kabupaten yang belum mencairkan dana BOS di Papua adalah Intan Jaya, Lanny Jaya, Mappi, Memberamo Tengah, Paniai, dan Pegunungan Bintang. 

Adapun daerah yang sudah menyalurkan dana BOS pada triwulan III (Juli-September 2011) baru 73,8 persen atau 130 kabupaten, sedangkan 367 lainnya belum. Ke 130 kabupaten itu tersebar di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jambi, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi tengah, Aceh, Bengkulu.

Lalu Sulawesi Utara, Maluku, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara timur, Bali, Kalimantan Tengah dan Papua.

Mendiknas menambahkan, Provinsi Papua tercatat sebagai provinsi tertinggi yang belum menyalurkan BOS. Dari 29 kabupaten di Papua, baru tujuh yang menyalurkan atau baru 24,1 persen. Kalimantan Tengah menyusul di urutan kedua. Di provinsi tersebut baru baru enam dari 14 Kabupaten (42,9 persen) yang menyalurkan BOS.

Urutan ketiga adalah Bali. Dari 9 kebupaten di Bali, baru empat yang menyalurkan atau 44,4 persen. Selanjutnya adalah Nusa Tenggara Timur dimana dari 21 kabupaten 10 kabupaten belum menyalurkan atau 47,6 persen. Terakhir adalah Sumatera Utara. Dari 33 kabupaten di Sumut yang mendapatkan dana BOS, 17 kabupaten belum menyalurkan.

Hal itu, mendorong pemerintah terus memperbaiki kinerja BOS. Salah satunya dengan merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/2006 untuk memperkuat landasan hukum penyaluran dana BOS, sehingga aparat pemerintah daerah tidak ragu-ragu lagi.