PT Antam Tak Mau Hibahkan Lahan

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Bupati Bintan, Apri Sujadi merencanakan akan membangun gedung pintar pertengahan tahun depan melalui APBD 2017. Lokasinya di Kawasan Terbuka Hijau, Area Taman Kota, Kijang, Kecamatan Bintan Timur (Bintim). Nilainya sebesar Rp5 miliar.

Gedung megah yang memiliki ruang indoor dan outdoor berlantai dua itu akan dibangun di atas lahan seluas 0,5 hektare milik PT Aneka Tambang (Antam).

"Kami sudah melakukan pendekatan dengan PT Antam di Jakarta. Itu dilakukan agar perusahaan eks tambang tersebut mau menghibahkan lahannya untuk pembangunan gedung pintar," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bintan, Juni Rianto kepada media, Rabu (7/12/2016).

Pertemuan yang dilakukannya dengan PT Antam beberapa waktu lalu memang belum membuahkan hasil. Sebab pihak perusahaan belum memberikan keputusan untuk hibah lahan seluas 0,5 ha itu. Bahkan perizinan pembangunan gedung di atas lahan tersebut juga terbentur dengan beberapa aturan dari Biro Hukum Kementerian PU.

Meskipun begitu, ada itikad baik dari PT Antam untuk membantu mendapatkan izin lahan tersebut. Mereka bersedia membentuk tim terpadu dengan Pemkab Bintan dalam hal pelaksanaan persentasi pembangunan gedung pintar dihadapan Biro Hukum Kementerian PU.

"Mereka memang tak berikan lahan itu begitu saja. Tapi mau bantu kita untuk menerengkan manfaatnya gedung pintar bagi masyarakat setempat ke Biro Hukum Kementerian PU," katanya.

"Semoga saja dengan cara ini pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat terwujud tahun depan," tambahnya.

Apabila penghibahan lahan itu tak kunjung jua direstui Kementerian PU. Maka, Kata dia, Pemkab Bintan terpaksa mencari alternatif lain yaitu memindahkan atau mengalihkan lokasi perencanaan pembangunan gedung pintar ke kawasan lain. Sebab dana untuk pembebasan lahannya sudah dialokasikan melalui APBD 2017 mendatang.

"Tak hanya dana pembangunannya saja yang dialokasikan tapi dana pembebasan lahannya juga ada. Jadi kalau gagal dibangun di Kijang terpaksa pindah lokasi," sebutnya.

Ketua DPRD Bintan, Lamen Sarihi mengatakan bedasarkan Surat Keputusan (SK) diterbitkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Per-13/MBU/09/2014 tentang pedoman pendayagunaan aset tetap BUMN tertanggal 10 September 2014. Ditegaskan, PT Antam selaku pemilik lahan di Kawasan Kecamatan Bintim tidak akan menghibahkan lahannya kepada pihak manapun baik pemerintah daerah (pemda) maupun swasta.

"Dalam surat itu sudah jelas PT Antam tak mau hibahkan lahannya. Tapi bagi pihak yang tetap inginkan lahan itu harus memilih salah satu kesepakatan dari lima item," Katanya.

Kesepakatan yang harus dipilih agar lahan tersebut bisa digunakan, sambungnya, ada lima item yaitu Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Koperasi (KSO), Kerja Sama Usaha, dan Sewa dan Pinjam Pakai.

Jika Pemkab Bintan memilih kesepakatan sewa dan pinjam pakai seperti pembangunan Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Seharga Rp 13,8 miliar itu. Maka diwajibkan membayar dana kompensasi penggunaan lahan selamanya melalui dana APBD Bintan ke PT Antam.

Sedangkan dalam aturan penggunaan anggaran negara, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan keuangan negara bisa digunakan untuk membayar uang sewa lahan. Karena suatu saat nanti, jika lahan yang disewa ini diambil permiliknya bangunan itu pasti akan dirobohkan, padahal pembangunan gedung tersebut menggunakan uang negara yang tidak sedikit nominalnya.

"Kita tidak larang pembangunnya tapi harus dibangun diatas lahan milik sendiri. Jika tetap dibangun akan melanggar sistem penggunaan anggaran. Sebab selain merugiakan juga melanggar aturan penggunaan keuangan negara," bebernya.

Sementara itu, Bupati Bintan, Apri Sujadi mengatakan tetap bersih keras untuk melaksanakan pembangunan fasilitas tamaan bacaan atau perpustakaan berkonsep gedung pintar pada tahun depan. Sebab dengan hadirnya gedung itu bisa meningkatkan minat baca bagi generasi muda serta mampu menciptakan SDM yang berkualitas dan gemilang.

"Gedung ini akan berdiri megah di Kijang. Pembangunannya sudah dianggarkan di APBD tahun depan. Diharapkan dapat menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama," ungkapnya.

Editor: Dardani