Cegah Korupsi di Daerah

Jakarta, Batamtoday - Untuk mencegah maraknya korupsi di daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2011 berencana akan memeriksa seluruh kepala daerah dari tingkat gubernur, bupati dan walikota. Sebab, KPK telah menerima banyaknya pengaduan kasus korupsi di daerah yang melibatkan kepala daerah.

"Pada 2011 seluruh kepala daerah sekarang harus siap-siap. Sebab, KPK telah mengagendakan semua kepala daerah di seluruh provinsi di Indonesia akan dapat jatah diperiksa," kata Abdullah Hehamahua, Penasihat KPK di Jakarta, Kamis (30/12/2010).

Menurut Abdullah, pemeriksaan terhadap semua kepala daerah didasarkan pada pengaduan masyarakat dan bukti-bukti yang dimiliki KPK. "Jadi sebaiknya setiap kepala daerah mulai sekarang bersiap-siap. Pemeriksaan tetap berdasarkan laporan dan bukti yang ada," katanya. 

Selain itu, Abdullah juga memaparkan beberapa prioritas yang diusulkan untuk diusut KPK. "Prioritas ke depan kami ada beberapa. Dari segi instansi, kami mengusulkan agar KPK mengawasi instansi dengan alokasi anggaran dari APBN yang besar," ujarnya.

Tidak hanya itu saja, Abdullah juga mengingatkan perihal pengawasan atas intansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, misalnya pendidikan dan kesehatan.

"Harus terkait dengan masyarakat langsung, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi, migas, dan tenaga kerja," imbuhnya.

Prioritas lainnya yang menjadi agenda KPK adalah daerah dengan APBD besar. "Dari segi geografis, prioritas pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) tinggi, terutama yang bersumber pada APBD besar dan laporan masyarakat yang signifikan. Saya akan sarankan untuk program itu," tegasnya.