BATAM, batamtoday - Kalangan pedagang kaki lima (PKL) menolak dengan  keras usulan pungutan pajak terhadap mereka yang dilontarkan oleh salah seorang anggota DPRD Batam dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Jangankan bayar, usulan pungutan pajak itu kami tolak. Mau menaikkan omzet saja sudah megap-megap, ini malah ada usulan suruh bayar pajak," kata Sulasno, pedagang ayam penyet di Simpang Bida Asri Batam Center, Kamis (29/9/2011).

Sulasno mengatakan alasan penolakannya karena selama ini dirinya menggeluti usaha dagang makanan ini dengan modal sendiri tanpa pernah ada dukungan dari Pemerintah Kota Batam.

Dia mengatakan usaha yang digelutinya ini merupakan usaha mandiri setelah dirinya menjadi korban PHK sekitar tiga tahun lalu. 

"Selama ini nggak ada dukungan dari pemerintah. Bahkan, setiap hari saya bersama pedagang lainnya yang jualan di sini selalu dihantui oleh Satpol PP yang selalu mengadakan operasi dengan alasan penertiban jalur hijau," ujar dia ketus.

Kecuali jika selama ini para pemilik usaha kecil yang menempati di pingir jalan diberikan lapak resmi oleh Pemko Batam dan diberikan bantuan modal, Sulasno yakin para pedagang pecel lele, ayam goreng, nasi goreng, mie rebus akan bersedia dipungut pajak.

"Jangankan diberi lapak untuk usaha, modal aja pinjam sana sini. Terus kalau kami bangkrut apakah ada solusi atau bantuan dari pemerintah. Saya rasa mereka tidak mau tau kalau kami sedang mengalami kebangkrutan," katanya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Asep, seorang pedagang batagor di depan Kampus Uniba yang juga menolak usulan pungutan pajak PKL. 

"Bisa laku 20 porsi sehari sudah bersyukur, mas. Sekarang susah, masih mau suruh bayar pajak," kata Asep dengan logat Sunda yang kental.

Asep mengatakan harusnya anggota Dewan itu bisa memahami pendapatan yang diperoleh pedagang kecil seperti dirinya.

"Mungkin yang mengusulkan pajak bagi PKL itu orang yang nggak pernah hidup susah, mas. Jadi asal aja usulnya," kata Asep polos.

Dari berbagai lokasi PKL yang didatangi batamtoday, tidak satupun pedagang yang bersedia untuk membayar pajak penghasilan seperti yang diusulkan oleh Tintin Yuniastuti anggota Fraksi PKB DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu di sebuah media.