Ajukan Mosi Tak Percaya Pemerintahan Duo HMS

TANJUNGPINANG, batamtoday - Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Front Mahasiswa Pulau Singkep kembali melakukan aksi demo, di Kantor Gubernur Provinsi Kepri dan Kantor Komisi Informasi Publik pada Rabu (28/9/2011).

Koordinator demo dari Front Mahasiswa Pulau Singkep Fitra Nanda mengatakan, aksi demo yang mereka lakukan merupakan bentuk mosi tidak percaya pada kepemimpinan Duo-HMS, atas sejumlah permasalahan di Provinsi Kepulauan Riau.

"Ketidakjelasan sejumlah permasalahan yang terjadi saat ini, di Provinsi Kepri," kata Nanda kepada batamtoday saat dikonfirmasi di Tanjungpinang.

Fitri Nanda juga mengatakan tuntutan mahasiswa dalam aksi demo ini adalah agar Pemprov Kepri melakukan evaluasi terhadap kinerja Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah Kepri atas tidak adanya legalitas dan gagalnya lembaga tersebut mengemban amanat UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Hal itu terlihat dari tidak ada dan tidak terbentuknya pejabat pemberi Informasi Publik pada setiap SKPD di pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi Kepri," ujar Nanda.

Aksi demo mahasiswa yang akan dilaksanakan siang ini, juga menuntut agar kepala daerah menindak tegas sejumlah kepala SKPD yang menggunakan mobil dinas sesuka hati dan tidak digunakan sepenuhnya dalam menunjang pelaksanaan tugas. Nanda menilai selama ini banyak kepala dinas, kepala biro serta kepala bidang, baik di provinsi dan kabupaten/kota, mengunakan kendaraan dinas sesuka hati, mulai berbelanja, dibawa ke tempat hiburan, hingga ke tempat rekreasi.

"Kami juga, meminta pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, atas tidak selesainya pelaksanaan pembangunan pusat pemerintahan di Dompak yang sudah banyak menghabiskan dana namun pembangunannya sampai saat ini tidak kunjung selesai," kata dia.

Tuntutan lain yang disampaiakn, mahasiswa juga meminta transparansi dan memecat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri atas ketidaktransparanannya dalam melakukan perekrutan PTT di Provinsi Kepri.