Dewan Kawasan Panggil Pengusaha

BATAM, batamtoday - Dewan Kawasan Free Trade Zone Batam, Bintan dan Karimun (DK FTZ BBK) menggelar pertemuan dengan para pimpinan asosasi pengusaha di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membahas persoalan-persoalan yang masih menghambat implementasi perdagangan dan pelabuhan bebas di ketiga derah tersebut pada Selasa (27/9/2011).

Dalam pertemuan yang dihelat di Hotel Novotel tadi siang itu hadir antara lain Muhammad Sani, Gubernur Kepri, Soerya Respationo, Wakil Gubernur Kepri, sejumlah anggota DPRD Kepri, Ketua Kadin Kepri Johanes Kennedy, Ketua Dewan Pembina Apindo Abidin Hasibuan dan Sekjend Asita Kepri Andi Musa. Sedangkan Pemkot Batam hanya diwakili Kadisperindag Ahmad Hijazi.

Pada kesempatan itu, Gubernur Kepri selaku Ketua DK FTZ BBK mengatakan implementasi FTZ hingga kini belum optimal karena dipengaruhi krisis ekonomi dunia dan masih adanya regulasi yang diperlukan, namun belum dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yakni revisi dari PP No.02/2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Pajak dan Cukai di Kawasan FTZ BBK.  Selain itu, tata ruang daerah yang belum selesai sehingga lebih dari 13 ribu hektar lahan di BBK belum bisa dimanfaatkan untuk industri dan peruntukan lain, dinilai ikut menjadi salah satu penghambat FTZ.

"Kalau mau saya, seandainya saya yang bisa teken PP itu, setahun yang lalu saya sudah teken. Tapi ini kan kewenangan pusat," ujar M Sani.

Dia mengaku sudah berkali-kali mendesak Pemerintah Pusat untuk secepatnya mengeluarkan perubahan PP 02, dalam setiap kesempatan bertemu dengan pejabat terkait. Namun, kabar terakhir yag diperolehnya, meskipun sudah sekitar 2 tahun diproses, PP tersebut masih harus menunggu tandatangan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo.

Untuk itulah, katanya, DK FTZ BBK menggelar pertemuan dengan para pengusaha di Kepulauan Riau. Sebagai salah satu upaya dari DK guna membahas persoalan-persoalan yang masih menghambat implementasi FTZ, menunggu keluarnya perubahan PP tersebut. Sementara itu, Johanes Kennedy menilai saat ini pelaksanaan FTZ sudah sangat mengkhawatirkan.

"Bukan cuma persoalan penurunan dunia usaha. Tapi yang dihadapi saat ini, terlalu banyak raja-raja kecil ditingkat teknis," ucap Johanes menyindir para instansi yang terkait dengan importasi barang.

Sedangkan Abidin Hasibuan menegaskan para pengusaha anggota Apindo sama sekali belum merasakan kekhususan yang diberikan kepada daerah BBK sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas, atau yang disebut juga dengan free trade zone (FTZ).

Pengusaha, katanya, masih banyak menghadapi birokrasi yang berbelit di lapangan, khususnya dalam hal proses pemasukan barang, baik itu barang-barang konsumsi maupun barang-barang untuk kegiatan produksi.