Desak KPK Turun ke Kepri Usust Kasus Dugaan Korupsi

BATAM, batamtoday - Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kepri berencana akan melakukan aksi di Kantor KPK, Jakarta, untuk meminta lembaga tersebut turun ke Provinsi Kepulauan Riau mengusut berbagai kasus korupsi. Aksi tersebut akan digelar pada Selasa (27/9/2011) besok, sekitar pukul 13.00 WIB.

"Kami berangkat besok ke KPK tidak lain ingin meminta Busro Muqoddas selaku ketua KPK turun langsung ke Kepri yang merupakan wilayah perbatasan mengingat di wilayah ini baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki APBD yang tidak sedikit, namun banyak terjadi praktek-praktek kotor pejabat pemerintahan di Kepri dan Batam. Seperti yang belakangan terjadi praktek KKN dan pungli pada penerimaan PTT di lingkungan SKPD Pemprov Kepri," kata Sakti Ferdinand, koordinator lapangan Aliansi Rakyat Kepri yang merupakan mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, Senin (26/9/2011).

Menurut Sakti, proses penerimaan PTT diduga sarat dg KKN dan prosesnya yang tidak transparan, bertentangan dg UU No. 28 th 2009. tentang pemerintahan yang bersih dari KKN. Aliansi lebih memilih ke KPK karena ingin membuka mata KPK dan memberikan desakan moril terhadap lembaga itu agar mau cepat tanggap dan jemput bola terhadap berbagai ketimpangan di Kepri.

"Karena kami sudah tidak percaya lagi dengan penegak hukum di lingkungan kejaksaan dimana sejak dulu banyak kasus-kasus korupsi di Kepri maupun Batam yang tidak ada penyelesaian secara hukum seperti dugaan korupsi pembangunan pulau Dompak, fee tender sampah Kota Batam maupun kasus Bansos Kota Batam," kata Sakti.

Buktinya, lanjut Sakti, pada proses pemeriksaan kasus tersebut tidak pernah pejabat tinggi seperti Gubernur Kepri maupun Wali Kota Batam maupun dinonaktifkan sementara dan diperiksa secara intens.

"Kami akan perjuangkan hal ini, agar proses hukum terhadap berbagai ketimpangan itu terus berjalan," pungkas Sakti.