Peringatan HUT Provinsi Kepulauan Riau ke-9

BATAM, batamtoday - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kepulauan Riau terlibat bentrok dengan polisi saat mereka menggelar demonstrasi di depan Hotel Aston Tanjungpinang, Sabtu (24/9/2011) sekitar pukul 12.00 WIB.

Bentrokan diawali dengan keinginan mahasiswa yang memaksa masuk ke Hotel Aston, tempat yang digunakan menggelar Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperingati sembilan tahun lahirnya Provinsi Kepri.

Polisi yang berjaga di depan hotel membuat pagar betis dan terjadi dorong mendorong dengan mahasiswa sebelum akhirnya bentrokan antara kedua kubu pecah. Tak ada yang ditangkap maupun terluka dalam bentrokan ini.

Askar Naharun, koordinator aksi GMNI Kepri mengatakan aksi mereka gelar memprotes pelaksanaan sidang paripurna yang digelar di hotel.

"Kenapa kok digelar di hotel, ini namanya pemborosan anggaran. Kenapa nggak di Gedung DPRD saja," teriak Askar.

Dalam demo tersebut, Askar juga mengungkapka tuntutan mahasiswa yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri agar segera mencopot para kepala SKPD yang kinerjanya tidak menyentuh kepentingan rakyat.

Selain itu, persoalan rekruitmen honorer dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kepri yang dinilai sarat dengan nuansa KKN dan tidak transparan harus segera diselesaikan.

"Ganti kepala BKD Kepri, karena dia yang paling bertanggung jawab dalam rekruitmen PTT dan CPNS yang selama ini selalu bermasalah," tegas Askar.

Askar juga menyerukan pemerintah agar segera menerapkan sistem ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi rakyat Kepri.

Mahasiswa juga menyoroti permasalahan lingkungan terutama kerusakan akibat praktek penambangan bauksit secara liar maupun penjualan pasir laut yang mengancam ekosistem laut.

"Hentikan itu semua dan penguasaan lahan di Kepri oleh pihak asing juga harus dihentikan," kata dia.

Dia mengatakan tuntutan itu cukup realistis dan jika tidak dipenuhi maupun diperhatikan oleh pemerintah, maka mahasiswa akan terus bergerak dan mengajukan mosi tak percaya kepada pemerintah.