BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau berjanji akan menyelesaikan evaluasi 23 izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Lingga September ini.

"Bulan ini evaluasinya akan kita selesaikan dan kita serahkan ke Gubernur," ujar Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepri Muhammad Darwin.

Jika dalam evaluasi nanti ditemukan pelanggaran, maka Gubernur Kepri akan segera mencabut izin tersebut. "Nanti Gubernur akan mencabut kalau ditemukan kesalahan dari penerbitan izin tersebut," jelasnya.

Berkas 23 IUP tersebut diakui oleh Distamben Provinsi Kepri baru diserahkan ke pihak Distamben Kepri sekitar 3 bulan lalu. Dan berkas itu diantar langsung oleh Bupati Lingga untuk dilakukan evaluasi. "Pastinya saya lupa, yang jelas sekitar 3 atau 2 bulan yang lalu diserahkan," tambahnya.

Adapun rangkaian evaluasi nanti akan melibatkan Pemerintah Kabupaten Lingga sendiri, dan ada beberapa aspek yang akan diperiksa nantinya dalam evaluasi ini. "Proses penerbitannya dan ketaatan aturan dalam terbitnya SK tersebut," jelasnya.

Setelah itu, pihak Distamben Kepri sendiri akan melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Lingga, selaku pihak yang menerbitkan izin tersebut. Setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi, hasilnya akan dilaporkan ke Gubernur Kepri.

"Jika ada yang tidak sesuai Gubernur akan mencabut sesuai kewenangannya," kata Muhammad Darwin. "Pencabutan izin juga akan melihat aturan-aturan tentang Undang-undang Pertambangan atau Minerba."

Sementara itu, terkait penerbitan SK Gubernur Kepri yang ditandatangani oleh BPMPTSP Provinsi Kepri Azman Taufik, dirinya tidak mengetahui dan mempersilahkan menghubungi SKPD yang bersangkutan.

Kepala BPMPTSP Provinsi Kepri Azman Taufik, yang dikonfirmasi wartawan terkait hal ini, mengatakan akan memberikan konfirmasi besok karena dirinya sedang menuju ke Jakarta untuk urusan dinas.

"Saya sedang di bandara mau ke Jakarta, nanti saja ya dikonfirmasi," jelasnya saat dihubungi melalui telepon selular.

Editor: Dardani