BATAMTODAY.COM, Kuala Lumpur - Pada Juli 2016 lalu, Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan hukum untuk menyita aset yang diduga diperoleh menggunakan dana curian dari badan investasi nasional Malaysia, 1MDB.

Jaksa Agung AS Loretta Lynch memaparkan inti kasus tersebut secara gamblang: "Sayangnya, secara menyedihkan, secara tragis, sejumlah pejabat korup memperlakukan dana publik ini layaknya rekening bank pribadi".

Dalam dokumen gugatan di pengadilan Los Angeles, Departemen Kehakiman AS menyebut seorang "Pejabat nomor satu Malaysia” lebih dari 30 kali dan menuding bahwa pejabat ini menerima sekitar U$681 juta atau sekitar Rp9 trillun dari dana curian, kemudian mengembalikan sebagian besar uang tersebut.

Pada rincian gugatan ini, khalayak luas memahami bahwa "pejabat nomor satu Malaysia" ini adalah Perdana Menteri Najib Razak, tetapi tak pernah dikonfirmasi secara resmi.

Akan tetapi dalam sebuah wawancara dengan saya, Abdul Rahman Dahlan, seorang menteri senior dalam kabinet Najib telah mengonfirmasi bahwa “M01” tak lain merupakan Perdana Menteri Najib Razak sendiri.

"Saya katakan itu secara terbuka. Sangat jelas jika Anda membaca dokumen, itu merupakan Perdana Menteri," kata dia.
"Tetapi saya juga harus mengatakan, mengapa Departemen Kehakiman tidak menyebutnya dengan nama yang pantas. Itu karena dia bukan merupakan bagian dari investigasi ini. Ada orang lain yang disebut dan Departemen Kehakiman akan membawa ini ke pengadilan dan pengadilan akan memutuskan."

Pengakuan ini akhirnya menegaskan sesuatu yang telah diyakini sebagian besar orang Malaysia - setidaknya yang mengetahui tentang skandal 1MDB.

Sebelumnya, laporan Departemen Kehakiman AS tersebut memicu hinaan di media sosial, seperti sejumlah cuitan di Twitter berbunyi, "Pejabat Malaysia 1 yang sebenarnya coba berdiri"

Kefrustrasian perlahan tetapi pasti menyebar ke jalanan Malaysia. Beberapa hari yang lalu, sebuah protes yang dilakukan oleh mahasiwa dan aktivis mendesak agar Pejabat Malaysia 1 ditahan.

Seraya membawa poster PM Najib yang bertuliskan "M01”, para pemrotes mengatakan dia harus turun meski tidak secara langsung terlibat dalam penggelapan dana karena kejadian itu berlangsung di bawah pengawasannya.

Najib mendirikan 1MDB pada 2009 dan menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat, sebelum mundur baru-baru ini. Dana itu seharusnya digunakan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di Malaysia tetapi kemudian berujung pada utang milliaran dollar dan dianggap sebagai kegagalan finansial.

Namun, ketika saya bertanya kepada Abdul Rahman Dahlan apakah PM Najib seharusnya bertanggung jawab atas kegagalan 1MDB, jawabannya tidak.

"Dia telah bertanggung jawab, dengan menempatkan sebuah tim baru di 1MDB,” kata dia. "Tetapi hanya karena beberapa LSM dan oposisi memintanya untuk melepaskan jabatannya, dia tidak harus melakukan itu. Itu sudah terlalu berlebihan."

Jumlah demonstran yang menuntut pengunduran diri PM Najib memang lebih sedikit dibandingkan harapan para penyelenggara, dan tak jelas apakah ada lagi yang akan mengikuti protes tersebut. Tampaknya Najib tidak akan dirugikan dengan demonstrasi kecil ini -setidaknya untuk saat ini. Pasalnya aksi-aksi tersebut kurang signifikan untuk membuat perubahan.

Meski demikian, reputasi PM Najib di tingkat internasional sudah rusak. Begitu pula dengan reputasi Malaysia, menurut mereka yang ingin PM Najib turun dari jabatannya.

Mantan perdana menteri Mahathir Mohamad adalah salah satunya. "Hari ini orang-orang menertawakan Malaysia, mereka mengatakan apa yang yang terjadi pada negara Anda?", kata Mahathir kepada saya dalam wawancara di kantornya di Kuala Lumpur.

Sangat sulit untuk bersikap skeptis atas kebencian Mahathir yang mendadak terhadap pemimpin yang sekarang. Lagi pula, Najib dipilih dan dipersiapkan oleh Mahatir sebagai penggantinya. Namun, pihak yang mengkritik Mahatir menyebutkan bahwa korupsi yang saat ini dia serang terjadi di bawah pengawasannya. "Ya ada korupsi. Korupsi ada di mana-mana," kata dia kepada saya.

"Saya mengakui ada sejumlah korupsi dalam staf saya - tetapi bukan saya. Selama periode saya, kami tidak memiliki korupsi dalam skala ini, yang digambarkan Departemen Kehakiman AS sebagai penggelapan terbesar yang pernah mereka lihat."

Pendukung Najib mengatakan bahwa Mahatir punya motif tersembunyi di balik keinginannya untuk menyingkirkan Najib. Mahathir dituding ingin mengamankan warisan politik untuk putranya sehingga dia menggunakan kasus 1MDB untuk meletupkan kemarahan publik Malaysia.

Jika bukan kasus 1MDB, kata pendukung Najib, pasti Mahathir akan menggunakan yang lain.

Tetapi fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah reputasi Najib saat ini terjalin erat dengan kasus 1MDB. Untuk saat ini rakyat Malaysia tampaknya pasrah dengan pemberitaan bahwa perdana menteri mereka terlibat dalam skandal ini.

Namun, mayoritas warga Malaysia yang tinggal di pedesaan belum begitu memahami kompleksitas finansial di balik kasus 1MDB. Sedangkan pemilihan umum diperkirakan akan berlangsung 12-18 bulan mendatang. Pertempuran ini baru saja dimulai.

Sumber: BBC Indonesia
Editor: Dardani