Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPD RI Minta BP Batam Segera Serahkan Asrama Haji ke Pemko Batam
Oleh : Irawan
Rabu | 31-08-2016 | 14:14 WIB
Hardi Hood2.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Ketua Komite III DPR RI Hardi Selamat Hood, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood meminta agar Badan Pengelola (BP) Batam menyerahkan aset Asrama Haji yang selama ini sebagai fasilitas untuk jamaah haji embarkasi Batam ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

"Kami mengusulkan, demi pelayanan yang terbaik untuk para calon jamaah haji yang akan berangkat dan pulang, maka asarama haji perlu diserahkan menjadi asset pemerintah daerah atau kementerian agama. Dengan begitu peningkatan fasiltias untuk jamaah haji dapat dilakukan dengan maksimal," kata Hardi dalam laporan kegiatan masa reses Anggota DPD RI di daerah beberapa waktu lalu.

Menurut Hardi, Asrama Haji sebagai fasilitas untuk jamaah haji embarkasi Batam, masih menjadi aset BP Batam. Sehingga upaya untuk melakukan revitalisasi terhadap asrama haji sulit dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh kementerian agama.

Saat ini, beberapa fasilitas yang tersedia di Asrama Haji, katanya, dianggap sudah tidak layak dan perlu diganti. Baik gedung maupun fasilitas penunjang seperti tempat tidur, kamar mandi, ruang pertemuan, ruang kantor dan beberap fasilitas penunjang lainnya.

"Namun baik pemerintah daerah maupun kantor kementerian agama terbentur aturan. Mereka tidak dapat mengalokasikan dana perbaikan terhadap asset yang bukan milik mereka," katanya.

Pemko Batam, lanjut Hardi, telah berupaya untuk mengelola aset Asrama Haji milik BP Batam sudah pernah dilakukan. Pemko Batam pertama kali menyurati BP Batam untuk meminta aset pada tahun 2007 lalu.
"Namun sampi hari ini permeintaan tersebut tidak pernah dipenuhi," kata Senator asal Provinsi Kepulauan Riau.

Adanya perubahan kepemimpinan ditubuh BP Batam pada 2016, menurut Hardi, mengubah sedikit kebijakan tentang penyerahan aset dari BP Batam ke pemerintah daerah.

"Namun, berdasarkan rapat pembahasan Dewan Kawasan perihal penyelesaian asset, hanya enam asset yang diserahkan ke pemerintah daerah. Asrama Haji tidak termasuk dalam daftar aset yang serahkan pada pemerintah daerah," ungkap Hardi.

Editor: Surya