BATAMTODAY.COM, Natuna - Menindaklanjuti kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna Kamis (23/6/2016) lalu, Kemenko (Kementerian Koordinator) Martim dan Sumber Daya Manusia (SDM) mengirim tim khusus ke Natuna, 12-14 Juli 2016. Agenda utamanya adalah percepatan pembangun infrastruktur di Kabupaten Natuna.

Tim Kemenko Maritim dan SDM itu dipimpin oleh Deputi Koordinator Ridwan Djamaludin. Didampingi oleh 9 orang anggota tim lainnya. Yaitu, Asdep, Kabid dan Staf Ahli Kementrian Kemenko Maritim dan SDM.

Begitu sampai di Natuna, tim ini langsung menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemkab Natuna, DPRD Natuna dan stakeholder Kabupaten Natuna lainnya di Aula Kantor Bupati. Dalam pertemuan itulah, tim menyampaikan paparan presentase mengenai program-program Kemenko Maritim untuk memprcepat pembangunan di Kabupaten Natuna.

Sayangnya, pertemuan yang semula kondusif, berubah menjadi adu urat leher. Tim Kemenko Maritim dan SDM bersitegang dengan pejabat Kabupaten Natuna. Pemicunya, pertanyaan yang disampaikan oleh seorang Kadis Pemkab Natuna, Minwardi, mengenai anggaran dan program yang diluncurkan di Natuna.

"Berapa jumlah jumlah anggaran dan bentuk pengajuan yang ditujukan ke pusat, kalau bentuk proposal, kami sudah siapkan proposalnya," tanya Kadis tersebut.

Menanggapi pertanyaan itu, Deputi Koordinator Ridwan Djamaludin mengatakan, dirinya ke sini bukan untuk bicara soal uang. "Kami ke sini tidak bicara uang! Jika seperti ini Kepala Dinas PU harus diganti," tegasnya dengan nada tinggi.

Beruntung, suasana yang mulai memanas itu dapat diredakan oleh Wakil Ketua I DPRD Natuna, Hadi Candra yang segera memotong adu urat leher kedua belah pihak. Hadi Candra juga meminta Kadis tersebut tidak memperkeruh suasana.

Baca Juga: Ini Harapan Warga Natuna dari Kunjungan Presiden Jokowi

Editor: Dardani