BATAMTODAY.COM, Batam - Rencana TNI melakukan latihan militer di daerah Baloi Kolam, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, menuai protes keras dari warga setempat. Warga, bahkan menyatakan siap dengan segala resiko jika TNI memaksakan kehendaknya.

Penolakan terhadap rencana TNI itu disampaikan sejumlah RT dan anggota DPRD Batam di Baloi Kolam, usai menerima selembar surat yang dilayangkan Kodim 0316/Batam, nomor: B/329/VII/2016, tertanggal 13 Juli 2016, Rabu (14/7/2016). Menurut warga, TNI tidak memiliki kapasitas untuk mencampuri persoalan lahan di Baloi Kolam.

"Kami menolak keras campur tangan TNI terkait lahan di Baloi Kolam. Lokasi ini (Baloi Kolam-red) bukan Daerah Operasi Militer, tetapi tempat tinggal warga," kata Uba Ingan Sigalingging, anggota Fraksi Hanura DPRD Batam, diamini sejumlah RT di Baloi Kolam.

Dalam surat yang dilayangkan Kodim 0316/Batam, disebut pada Kamis 14 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, TNI akan melakukan pendataan bangunan di atas lahan PT Alfinky Multi Berkat.

Surat itu dikirim ke Ketua RW 16 Baloi Kolam dan sejumlah RT di daerah tersebut, dengan dasar MoU PT Alfinky Multi Berkat dengan BP Batam, MoU penyerahan lahan daerah latihan dari PT Alfinky Multi Berkat kepada BP Batam dan pertimbangan Komando dan Staff Kodim 0316/Batam.

"Besok, 17 ribu jiwa warga di Baloi Kolam siap menyambut kedatangan personil TNI. Baik itu mendata maupun melakukan operasi militer. Pada intinya warga telah sepakat untuk melakukan penolakan," tegas Uba.

Dikatakan Uba, warga meminta agar pimpinan TNI di Kepri bersikap bijak dan adil terkait rencana melakukan latihan militer di daerah Baloi Kolam. Sebab, warga tidak menginginkan sampai terjadi bentrok dengan TNI.

"BP Batam tak bisa lepas tangan dan menyerahkan persolan lahan kepada TNI dan pengusaha. Jangan menunggu sampai masyarakat marah," sebutnya.

Senada, Tumpal Silalahi, Ketua RT07/RW16 Baloi Kolam, menyatakan rencana TNI melakukan latihan militer di pemukiman warga sangat tak masuk akal. Selain berada di tengah Kota Batam, lahan Baloi Kolam juga penuh dengan penduduk.

"Ada apa PT Alfinky Multi Berkat memberikan lahan kepada TNI untuk tempat latihan militer. Apa Negara sudah bangkrut atau hanya diperalat pengusaha untuk mengintimidasi warga? Kenapa tak diberikan saja untuk lahan sekolah atau rumah sakit. Ini sangat tidak masuk di akal," beber Tumpal.

Informasi yang diperoleh, daerah Baloi Kola sudah ditempati warga sejak tahun 1990, dengan status lahan Hutan Lindung dan Dam. Seiring waktu, sekitar tahun 2003, BP Batam yang saat itu bernama Otorita Batam (OB) mengubah status lahan menjadi Hutan Produksi, tetapi dalam perubahan itu hak-hak warga diabaikan.

Belakangan diketahui, lahan seluas sekitar 87 hektar itu dialokasikan kepada 11 pengusaha. Hanya saja, persoalan lahan itu tak kunjung tuntas lantaran BP Batam selaku pemengang hak Pengalokasian Lahan (PL) melepaskan persoalan kepada pengusaha dan warga.

Editor: Udin