BATAMTODAY.COM, Singapura - Singapura sudah menandai enam perusahaan Indonesia yang dipercaya telah membakar lahan untuk membuka perkebunan.

Langkah Singapura untuk terus mengejar pelaku atau perusahaan yang diduga membakar hutan dan lahan sehingga menyebabkan kabut asap yang mengganggu kesehatan penduduk negara tersebut, dinilai tidak tepat oleh pengamat hukum internasional dan aktivis lingkungan.

Dalam wawancara dengan kantor berita AFP, Duta Besar Singapura untuk Indonesia di Jakarta, Anil Kumar Nayar mengatakan, Singapura menolak menghentikan upaya mengejar pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kebakaran hutan sehingga menyebabkan kabut asap tahun lalu.

Koordinator Jikalahari Woro Supartinah mengakui bahwa sebenarnya tren penuntutan hukum yang terjadi dalam setahun terakhir tetap belum bisa memberi efek jera pada perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan, tetapi dia menilai bahwa langkah Singapura mengejar pelaku bukan pendekatan yang efektif.

Ketika ditanya, apakah langkah Singapura ini bisa dilihat sebagai sebuah terobosan terhadap upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga membakar hutan sehingga menyebabkan kabut asap, Woro menjawab, "Melihatnya tidak sesederhana itu."

"Kita melihat perusahaan-perusahaan yang disasarnya itu masih pada subjektivitas atau tebang pilih, karena perusahaannya, perusahaan-perusahaan Indonesia. Sementara kita tahu, bahwa perusahaan-perusahaan yang berbasis di Singapura itu juga berkontribusi terhadap kabut asap. Nah jika memang Singapura ingin melakukan itikad baik, persoalannya beranikah Singapura juga menjerat perusahaan-perusahaan investor dia yang terlibat?" kata Woro.

Menggunakan Undang-undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act, Singapura mengeluarkan penetapan pengadilan untuk menahan direktur sebuah perusahaan Indonesia terkait kabut asap ketika dia sedang berada di negara tersebut.

Tren ini, menurut Woro, tidak berbeda dari 2013 dan 2014, di mana ada "sekitar 12 atau 13 perusahaan, yang naik persidangan baru dua atau tiga."

Selain itu, Woro juga menilai bahwa putusan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut belum signifikan dalam memberi efek jera, karena selain ada yang diputus bebas, "belum ada yang dijerat sampai lima tahun ke atas, dan dendanya masih belum sepadan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh karhutla".

Juru bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Novrizal menolak untuk berkomentar terhadap langkah Singapura ini, meski begitu dia mengatakan bahwa "Indonesia tengah melakukan upaya penegakan hukum yang sangat serius terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi".

Salah satu upaya tersebut, menurut Novrizal, adalah pemberlakuan sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Tahun 2015 itu untuk pertama kalinya pemerintah menerapkan sanksi administratif terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan selain kasus pidana dan perdatanya yang berjalan terus. Dan memang tahun 2015 lalu, KLHK mengeluarkan banyak sanksi administrasi kepada konsesi-konsesi yang memiliki izin. Mulai dari pembekuan izin, pencabutan izin, dan paksaan pemerintah," kata Novrizal.

Singapura telah menandai enam perusahaan Indonesia yang dipercaya telah membakar lahan dan mendesak pemberlakuan hukum internasional, karena penyebab kebakaran hutan itu di luar kewenangan hukum negaranya.

Menurut laporan AFP, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar mengatakan bahwa dari enam perusahaan, hanya ada dua perusahaan yang merespons perintah pengadilan, meski dia tak secara spesifik menyebut nama perusahaan.
Sepanjang 2016, tiada perusahaan jadi tersangka pembakar hutan dan lahan di Riau

Nayar menambahkan, Singapura telah berulang kali meminta Indonesia menyediakan rincian perusahaan yang memiliki lahan konsesi berdasarkan peta, namun pemerintah Indonesia belum memberikan informasi apapun.

Terhadap klaim ini dan upaya hukum yang dilakukan Singapura, jubir KLHK Novrizal merujuk pada pernyataan yang disampaikan jubir Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir beberapa kali kepada media.

Sumber: BBC Indonesia
Editor: Dardani