BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dirut PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ), Basyaruddin Idris, secara terus terang mengakui adanya pemberian ratusan juta rupiah dari perusahaan tersebut ke oknum anggota DPRD Anambas berinisial Hd dari Fraksi PPP, yang mengatasnamakan lembaga legislatif itu.

Namun demikian, Oom, sapaan akrabnya, menyebut uang yang diserahkan sebesar Rp300 juta, dengan bahasa meminjam untuk kepentingan DPRD Kabupaten Anambas, dan diserahkan secara bertahap sejak enam bulan lalu.

"‎Benar yang mengambil adalah oknum anggota DPRD Anambas atas nama Hd, dan dalam pernyataan mengatasnamakan seluruh anggota DPRD Anambas," sebutnya kepada BATAMTODAY.COM, Rabu (15/6/2016).

Penyerahan uang itu dilakukan secara bertahap, kepada Hd sejak 6 bulan lalu, mulai dari Rp200 juta dan 100 juta lebih.

Baca: Dirut PT KJJ dan RTND Boyong Mahasiswa dan Warga Jemaja Timur Temui Gubernur

"Kami ada bukti tanda terimanya. Dan kalau dikatakan atas nama pribadi tentu tidak juga, karena dalam pernyataan mengatasnamakan anggota DPRD Anambas yang meminjam. Terus terang, kami juga bukan untuk menyogok. Dan atas dasar itu kami minta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan," sebutnya.

Oom juga mengaku tidak munafik, kalau pemberian dana untuk kepentingan seluruh anggota DPRD Anambas itu, diharapkan sebagai kelancaran operasional anggota Dewan hingga dapat mendukung aktivitas PT KJJ.

Diberitakan sebelumnya, oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas dituding menerima duit sebesar Rp 400 juta dari PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) yang tetap ngotot untuk membuka perkebunan karet seluas 3.605 hektare di Pulau Jemaja.

Baca: Oknum DPRD Anambas Dituding Terima Duit Rp400 Juta dari PT KJJ

‎Peminjaman dana oleh anggota DPRD Anambas ini, pertama diungkapkan, Salah satu gabungan Aliansi Penyelamat Hutan Anambas (APHA), Sry Wahyuni mengatakan, bahwa ada oknum DPRD yang menerima duit dari pihak PT KJJ sehingga membuat kerenggangan hubungan antara legislatif dan eksekutif.

"‎Ada oknum DPRD yang menerima duit dari PT KJJ sekitar Rp400 juta, apakah itu melalui lembaga atau individu kami tidak tahu. Sehingga itu membuat kerenggangan hubungan legislatif dan eksekutif," ujarnya, Rabu (15/06/2016).

Editor: Dodo