Rapat Sempat Memanas

Batam, batamtoday -Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 akhirnya disetujui setelah prosesnya tertunda karena masalah RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) SKPD yang tidak pernah dibuka selama masa pembahasan anggaran oleh Badan Anggaran (Banggar).

Aris Hardi dalam laporannya sebagai ketua Badan Anggaran (Banggar) menyatakan bahwa total penerimaan APBD Batam senilai 1,536 triliyun sedangkan total pengeluaran sebesar 1,540 triliyun sehingga APBD Batam 2011 defisit sebesar 399 milyar.

Rapat yang direncanakan dimulai pukul 08.00 WIB akhirnya dibuka pukul 15.00 WIB tersebut kembali diskor untuk kedua kalinya selama 20 menit karena salah satu pimpinan rapat, Ruslan dari fraksi PDIP menolak untuk menyetujui RAPBD tersebut karena selama pembahasan RKA SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak pernah dibuka.

"Saya minta RAPBD ini ditunda dulu, atau bila perlu dibatalkan," kata Ruslan tiba-tiba interupsi.

Situasi rapat jadi memanas karena anggota banggar yang lain berpendapat bahwa persoalan RKA sudah dibahas selama sidang-sidang soal anggaran bersama SKPD.
"Anda saja yang datang ke rapat sekali-kali. Dan kalaupun datang terlambat," ujar salah seorang anggota dewan lainya.

Ketua DPRD sebagai pimpinan rapat paripurna langsung menskor rapat dan meminta para pimpinan Banggar untuk melakukan rapat tertutup berkaitan dengan protes Ruslan soal RKA-SKPD tersebut.

Rapat paripurna akhirnya dibuka kembali dan kemudian DPRD dan walikota sepakat untuk menyetujui RAPBD Batam Tahun Anggaran 2011 dengan dilakukanya penandatanganan Berita Acara pada sekitar pukul 16.25 WIB.

Namun sebelum diketuk palu, Ruslan menerima dan menyetujui RAPD tersebut dengan catatan agar Kepala Dinas Kesehatan  memperhatikan puskesmas.

"Saya minta kepada Kadis Kesehatan, agar masalah puskesmas diperhatikan dengan sungguh-sungguh," ucap Ruslan yang disambut tepuk tangan para anggota dewan juga fraksi balkon yang didominasi para wartawan.

Pasca rapat paripurna Ruslan kembali menguatkan komitmennya bahwa anggaran untuk pengadaan peralatan kesehatan di Puskesmas dan insentif bagi paramedis itu sangat penting karena berkaitan dengan akses kesehatan bagi masyarakat miskin. Itu lebih baik daripada menghambur-hamburkan anggaran ratusan milyar untuk berbagai seremoni walikota.

"Kenapa dana buat kesehatan masyarakat kurang diperhatikan sementara dana untuk seremoni para pejabat jumlahnya bisa bermiliar-miliar," tegas Rusaln sesaat setelah pengesahan APBD.