Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Digusur Pengusaha, Buruh Bongkar Muat SPSI Reformasi Bintan Curhat
Oleh : Harjo
Sabtu | 21-05-2016 | 15:58 WIB
anton-spsi.jpg Honda-Batam

Lasikuru alias Anton, Koordinator Daerah ( Korda) SPSI-Reformasi Bintan.

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Keberadaan pelabuhan tidak resmi atau yang sering disebut pelabuhan "tikus" di wilayah Serikuala Lobam, Bintan Utara, dan Teluksebong, yang sebelumnya menjadi harapan para buruh bongkar muat mengais rezeki, kini tidak lagi bisa diharapkan.

Pasalnya, para pengusaha yang melakukan aktivitas bongkar muat seluruh barang dan kebutuhan untuk masyarakat sekitarnya tidak lagi memperhatikan buruh bongkar muat yang berada di bawah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi yang sudah bertahun-tahun beraktivitas di lokasi tersebut.

"Kita sudah bertahun-tahun, menjadi buruh di pelabuhan bongkar muat walaupun pelabuhan tersebut tidak resmi. Tetapi selama ini, menjadi buruh adalah sebuah pilihan untuk menghidupi keluarga. Sangat disayangkan, para pengusaha justru mengesampingkan dengan alasan sudah ada buruh sendiri," ungkap Lasikuru alias Anton, Koordinator Daerah ( Korda) SPSI-Reformasi Bintan untuk wilayah Kecamatan Bintan Utara, Serikuala Lobam dan Teluksebong kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Sabtu (21/5/2016).

Anton menjelaskan, dengan tidak adanya kepedulian para pengusaha tersebut, secara otomatis membuat buruh menjadi pengangguran dan tidak ada pendapatan. Atas kebijakan pengusaha juga, pihak SPSI Reformasi sebelumnya juga sempat meminta pertimbangan agar buruh yang sudah ada sebelumnya mendapatkan perhatian.

"Kita sudah minta pertimbangkan kepada pengusaha agar para buruh tidak kehilangan mata pencaharian sejak 2011. Namun sampai saat ini, sama sekali tidak ada tanggapan dan yang terjadi justru pengusaha juga yang menggusur keberadaan buruh yang bernaung di bawah serikat buruh," terangnya.

Dengan semakin tidak ramahnya para pengusaha terhadap buruh yang memilki legalitas dan bernaung di bawah organisasi serikat buruh yang resmi. Anton berharap, agar pemerintah dan aparat penegak bisa memperhatikan keberadaan pelabuhan tikus. Sebagai salah satu pintu masuknya seluruh barang dan kebutuhan masyarakat.

"Demi tertibnya keberadaan pelabuhan, hendaknya pemerintah menggesa pembangunan pelabuhan bongkar muat yang resmi. Sehingga selain aktivitas pengusaha yang selalu memanfaatkan keberadaan pelabuhan tidak resmi kedepan bisa lebih tertib," harapnya.

Sebaliknya, kata Anton, masuknya barang yang bisa lebih gampang dipantau dan berjalan dengan tertib. Semua buruh tidak menghendaki kehilangan pekerjaan, tetapi saat ini para pengusaha yang tidak lagi memberikan porsi pekerjaan kepada buruh. Padahal, bagi para pengusaha, keberadaan buruh bongkar muat bukan sesuatu hal yang baru, tetapi justru malah disingkirkan.

"Kami jadi buruh bongkar muat, bukan baru dan pengusaha pun sudah mengetahui. Sayangnya mereka juga yang mengusur kami," imbuhnya.

Editor: Dodo